detikNews
Mahfud Md: Keliru dalam RUU Sudah Biasa, Nanti Diperbaiki
Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi.
Selasa, 18 Feb 2020 13:25 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Pasal 'PP Bisa Ubah UU' Salah Ketik, Mahfud: Diperbaiki DPR, Tak Usah Bersurat
Mahfud Md memastikan pasal 170 draf RUU Cipta Kerja yang salah ketik tinggal diperbaiki di DPR. Pemerintah tidak perlu mengirimkan surat resmi.
Selasa, 18 Feb 2020 13:02 WIB
detikNews
Gerindra Minta Kemenkum HAM Koreksi Typo 'PP Bisa Ubah UU' via Surat Resmi
"Baiknya Kemenkum HAM mengirim keterangan resmi tertulis ke DPR soal kesalahan ketik tersebut agar pasal itu langsung kita drop," kata Habiburokhman.
Selasa, 18 Feb 2020 12:45 WIB
detikNews
Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik
Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB
detikNews
Mahfud Sebut Ada Salah Ketik, DPR-Pemerintah Akan Perbaiki Omnibus Law
Kesalahan ketik pada kalimat 'PP bisa ubah UU' di draf omnibus law menjadi polemik. DPR-Pemerintah akan perbaiki kesalahan ketik tersebut.
Selasa, 18 Feb 2020 12:04 WIB
detikNews
Mengejutkan! Omnibus Law RUU Cipta Kerja Hapus Pidana Monopoli Dagang
Proyek omnibus law yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja terus menuai kontroversi. Salah satunya sanksi monopoli dagang akan dihapus!
Selasa, 18 Feb 2020 11:37 WIB
detikNews
Silang Pendapat Pembantu Presiden soal Omnibus Law Sangat Disayangkan!
Pembantu Jokowi bersilang pendapat soal RUU Ciptaker. Kemenko Perekonomian membela keberadaan pasal itu. Mahfud Md menilai salah ketik. Mana yang benar?
Selasa, 18 Feb 2020 09:54 WIB
detikNews
Omnibus Law UU Diubah Lewat PP: dari Membela, Salah Ketik hingga Ajak Diskusi
Kemenko Perekonomian membela RUU itu. Namun, Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly menyatakan salah ketik.
Selasa, 18 Feb 2020 08:02 WIB
detikNews
Beda Internal Pemerintah Soal 'PP Bisa Ubah UU': Typo vs Direncanakan
Perbedaan sikap ditunjukkan pemerintah terkait pasal di omnibus law Cipta Kerja yang menyebut Presiden bisa mengubah UU lewat PP.
Selasa, 18 Feb 2020 07:53 WIB
detikNews
Dulu UU KPK Typo, Kini Giliran Salah Ketik Omnibus Law
UU KPK pernah mengandung salah ketik sebelum diteken oleh Presiden Jokowi. Kini, giliran omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang salah ketik.
Selasa, 18 Feb 2020 07:46 WIB