detiksearch

detikFinance

Pemerintah Terus Kejar Royalti Freeport Naik dari 1% Jadi 3%

Pemerintah terus mengupayakan percepatan renegoisasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Pembayaran royalti emas Freeport bakal dinaikkan dari 1% menjadi 3%.

Senin, 16 Jan 2012 15:12 WIB

detikNews

DK PD Pertimbangkan Panggil Anas Soal 'Bos Besar'

Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan mempertimbangkan untuk meminta keterangan Anas Urbaningrum terkait tudingan Nazaruddin soal sebutan "Bos Besar". Namun pemanggilan hanya dilakukan jika tudingan tersebut memiliki bukti.

Senin, 16 Jan 2012 14:58 WIB

detikfinance

Pembatasan Premium Hanya Hemat Konsumsi BBM 6,21 Juta KL

Pembatasan BBM subsidi yang rencananya dilakukan pemerintah di April 2012 hanya menghemat konsumsi 6,21 juta kiloliter (KL). Angka ini dianggap sangat kecil.

Senin, 16 Jan 2012 13:20 WIB

detikfinance

Kendaraan UMKM Boleh Pakai Premium, Asal Ada SIUP

Pengusaha UMKM masih boleh menggunakan BBM subsidi untuk kendaraan angkutannya. Syaratnya harus menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Senin, 16 Jan 2012 13:07 WIB

detikfinance

Jero Wacik 'Disidang' DPR Soal Pembatasan BBM Subsidi

Menteri ESDM Jero Wacik dipanggil Komisi VII DPR soal rencana pembatasan BBM subsidi mulai April 2012. Anggota Komisi VII DPR mencecar Jero soal dasar hukum pembatasan BBM subsidi.

Senin, 16 Jan 2012 12:52 WIB

detikfinance

Mobil UMKM Masih Boleh Pakai Bensin Premium

Pemerintah berjanji akan tetap mengizinkan angkutan mobil katagori UMKM untuk memakai BBM bersubsidi. Hal ini terkait rencana pembatasan BBM subsidi 1 April 2012.

Senin, 16 Jan 2012 12:20 WIB

detikfinance

Mulai April Mobil Dinas & Taksi Mewah Dilarang Pakai BBM Subsidi

Pemerintah menetapkan skema pembatasan BBM pada 1 April 2012. Nah, salah satunya soal larangan mobil dinas dan taksi eksklusif atau mewah menggunakan premium.

Senin, 16 Jan 2012 11:50 WIB

detikNews

Diperiksa Kasus Korupsi Kemlu, Politisi Hanura Iqbal Alan Memilih Bungkam

KPK memeriksa Iqbal Alan Abdullah untuk kasus dugaan korupsi di Kemenlu. Sayang sekali anggota DPR dari Fraksi Hanura itu terkunci mulutnya tentang kaitannya dalam kasus yang rugikan negara Rp 18 miliar itu.

Rabu, 11 Jan 2012 15:00 WIB