detikNews

Heboh Formalin Turunkan Omset UKM 30-40 Persen

Unit UKM paling menderita akibar heboh formalin. Ditaksir kerugian pengusaha makanan akibat kasus bahan pengawet itu sekitar 30-40 persen.

Jumat, 06 Jan 2006 18:10 WIB

detikNews

Diprotes Produsen, Fahmi Idris Tak Takut Makan Mie Ayam

Takut makan mie, tahu dan ikan asin kini menjangkiti warga. Namun tidak bagi Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Jumat, 06 Jan 2006 17:51 WIB

detikNews

Produsen Minta SBY Kampanye Makanan Bebas Formalin

Saat flu burung heboh, pemerintah buru-buru menggelar kampanye menyantap ayam aman. Nah, pemerintah diminta memberi perlakuan yang sama dalam kasus formalin.

Jumat, 06 Jan 2006 17:42 WIB

detikFinance

Pemerintah Hidupkan Lagi Tim Kecil Restrukturisasi Tekstil

Untuk menggairahkan kembali industri tekstil, pemerintah akan menghidupkan lagi tim kecil restrukturisasi industri tekstil.

Jumat, 06 Jan 2006 16:51 WIB

detikFinance

Fahmi Tak Mau Toleransi Industri Pelaku Toll Manufacturing

Pemerintah tidak akan menoleransi industri yang melakukan toll manufacturing, yang memproduksi produknya di luar negeri dengan tetap menggunakan merek jual lokal.

Jumat, 06 Jan 2006 16:06 WIB

detikFinance

Penghapusan PPN Komoditi Primer Ditunda

Rencana pemerintah untuk menghapus PPN komoditi primer produk pertanian yang semula akan dilakukan 1 Januari 2006, dipastikan tertunda.

Jumat, 06 Jan 2006 15:00 WIB

detikNews

Danamon Diminta Tunda PHK

Pemerintah meminta Bank Danamon menunda keputusan PHK sekitar 450 karyawannya mengingat PHK dalam kondisi sekarang akan memberatkan karyawan.

Kamis, 05 Jan 2006 20:16 WIB

detikFinance

Harga Beras Tinggi, Bulog Tak Mampu Serap Beras Petani

Meski telah diinstruksikan oleh Presiden, Bulog mengaku tak mampu menyerap beras petani karena harga saat ini sedang tinggi.

Senin, 02 Jan 2006 17:55 WIB

detikNews

SBY Sidak ke Kantor Bulog

Presiden SBY sidak ke kantor Bulog di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta untuk mengetahui kondisi perberasan nasional.

Senin, 02 Jan 2006 15:50 WIB

detikFinance

DPR Pertanyakan Klausul Utang yang Gadaikan Kedaulatan RI

DPR kembali mempertanyakan perjanjian utang luar negeri yang isinya menggadaikan kedaulatan negara jika pemerintah gagal bayar utang.

Senin, 02 Jan 2006 15:18 WIB