Jokowi adem ayem menanggapi temuan PPATK yang menyebut Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indikasi tertinggi korupsi APBD. Yang jelas, Jokowi siap memperketat pengawasan.
Mendagri Gamawan Fauzi memberi teguran kepada Pemprov DKI Jakarta karena belum disahkannya APBD DKI. Belum disahkannya RAPBD DKI menjadi APBD karena lambatnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kepala Dinas Pendidikan Taufiq Yudi Mulya mengakui ada indikasi korupsi dalam anggaran pendidikan DKI Jakarta. Hal tersebut mengkonfirmasi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan anggaran pendidikan di Jakarta paling banyak dikorupsi.
APBD 2013 DKI Jakarta telat disahkan. Meski demikian, Gubernur DKI Jokowi memastikan pasien pemegang KJS tetap bisa mendapatkan fasilitas gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas 3.
DKI tercatat sebagai provinsi dengan indikasi korupsi APBD tertinggi dibanding daerah lainnya sesuai data dari PPATK. Gubernur DKI Jokowi mempersilakan anak buahnya diperiksa jika terindikasi korupsi.
Mendagri Gamawan Fauzi menegur Gubernur DKI Jokowi karena telat mengesahkan APBD 2013. Jokowi menyebut pengesahan APBD telat karena rancangan yang telah disusun Fauzi Bowo dirombak total.
Partai Gerindra menilai DPRD DKI Jakarta seharusnya mendukung ajuan APBD 2013 yang disusun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Keberhasilan Jakarta juga merupakan keberhasilan seluruh fraksi di DPRD DKI.
Menurut pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, APBD DKI Jakarta tertunda disahkan karena manuver politik parpol koalisi yang mendukung Foke di Pilgub DKI lalu.