detikNews

Hak Nyatakan Pendapat Amunisi DPR Sikapi Interpelasi BLBI

Jawaban pemerintah saat paripurna interpelasi BLBI tidak memuaskan sebagian anggota DPR. Amunisi berupa hak nyatakan jawaban disiapkan.

Rabu, 02 Apr 2008 14:50 WIB

detikFinance

Jawaban Pemerintah di Interpelasi BLBI Dinilai Tak Konkret

Penjelasan wakil pemerintah dalam paripurna interpelasi BLBI masih dianggap belum cukup. Beberapa interpelator bersiap mengajukan hak menyatakan pendapat.

Rabu, 02 Apr 2008 10:57 WIB

detikNews

DPR Tidak Puas Jawaban Pemerintah Soal Interpelasi BLBI

Sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan intepelator atas jawaban pemerintah soal interpelasi BLBI berlangsung datar. Dewan tidak puas atas jawaban pemerintah.

Selasa, 25 Mar 2008 14:58 WIB

detikNews

Anggota DPR Pengusul Hak Angket BLBI Jadi 55 Orang

Jumlah anggota DPR pengusul hak angket BLBI bertambah menjadi 55 orang. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berjanji, usulan akan diumumkan dalam rapat paripurna dan dibahas di Bamus DPR.

Kamis, 13 Mar 2008 13:45 WIB

detikNews

Awas! Kontraktor 'Makan' Aspal

Ada dua penyebab rusaknya jalan yang berujung maut. Pertama, karena desain dan konstruksi yang bermutu rendah. Kedua, karena jalan aspal dimakan kontraktor. Kok bisa?

Rabu, 12 Mar 2008 15:29 WIB

detikFinance

Butuh Rp 18 Triliun untuk Perbaiki Jalan Rusak

Jalanan rusak bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Setidaknya, untuk Jalur Pantura saja, butuh dana Rp 18 triliun untuk memperbaikinya.

Rabu, 12 Mar 2008 13:44 WIB

detikNews

DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Perbaiki Jalan Rusak

Akibat hujan yang turun terus menerus selama lebih dari sebulan, kerusakan jalan terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini menyebabkan roda perekonomian turut terganggu.

Rabu, 12 Mar 2008 13:38 WIB

detikNews

Lagi, Camat dan Kades Korban Lumpur Satroni DPR

3 Camat dan 12 kepala desa bersama ketua DPRD dan wabup Sidoarjo mendatangi TP2LS DPR. Mereka menuntut 15 desa yang terkena lumpur dapat ganti rugi.

Rabu, 05 Mar 2008 10:46 WIB

detikNews

Lumpur Jadi Bencana Nasional Tak Gugurkan Kewajiban Lapindo

Status bencana nasional atau tidak, tak menggugurkan kewajiban Lapindo Brantas Inc dalam membayar ganti rugi korban.

Selasa, 19 Feb 2008 10:04 WIB

detikNews

Meski Lapindo Bencana Alam, Korban Harus Dapat Ganti Rugi

Meski DPR mengatakan lumpur Lapindo termasuk bencana alam. Lapindo harus tetap bertanggungjawab memberi ganti rugi korban.

Senin, 18 Feb 2008 18:30 WIB