detiksearch

detikNews

YLBHI Sayangkan Klaim Mahfud Md Soal Nihilnya Pelanggaran HAM Pemerintah

Mahfud Md mengklaim pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari pemerintah kepada masyarakat sudah tidak ada. YLBHI menyayangkan pernyataan Mahfud Md itu.

Selasa, 10 Des 2019 13:57 WIB

detikNews

Omnibus Law Dikhawatirkan Bisa Jadi Alat Kriminalisasi Masyarakat Adat

Rukka Sombolinggi mengatakan masyarakat adat menantikan RUU tentang Masyarakat Adat untuk disahkan. Omnibus law malah dikhawatirkan mendorong kriminalisasi.

Selasa, 10 Des 2019 08:31 WIB

detikNews

YLBHI Minta Mahfud Md Bikin Kebijakan Hukum, Bukan Cuma Komentar

YLBHI meminta Menko Polhukam Mahfud Md membuat kebijakan hukum atas apa yang dia sering keluhkan. Sebab, Mahfud Md bukan lagi orang yang di luar pemerintahan.

Jumat, 06 Des 2019 08:48 WIB

detikNews

Sorot Kasus Tewas Mahasiswa Kendari, Muhammadiyah: Negara Tak Hadir

"Kasus-kasus yang lain itu menunjukkan fakta sosial bahwa negara tidak hadir dalam arti yang sesungguhnya, tapi justru melakukan represivitas," kata Busyro.

Senin, 02 Des 2019 19:17 WIB

detikNews

Fadli Zon Wanti-wanti Jokowi: Jangan Tinggalkan Legacy Hancurnya Demokrasi

Fadli Zon mewanti-wanti Presiden Jokowi soal demokrasi. Dia meminta Jokowi tak meninggalkan legacy atau warisan berupa hancurnya demokrasi di Indonesia.

Kamis, 21 Nov 2019 09:09 WIB

detikNews

Mahfud Md soal Perppu KPK: Sekarang Jadi Menteri Masa Mau Menantang

Mahfud Md pernah menyuarakan dukungan untuk penerbitan Perppu KPK. Bagaimana sikap Mahfud setelah jadi bagian Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin?

Selasa, 05 Nov 2019 17:55 WIB

detikNews

Istana Respons YLBHI soal Dewas KPK: Pemerintah Kan Politis tapi Profesional

YLBHI menyebut keberadaan dan pemilihan anggota Dewas KPK oleh Presiden Jokowi bersifat politis. Pihak Istana tak menepis tudingan itu.

Selasa, 05 Nov 2019 14:09 WIB

detikNews

PDIP Tepis Tudingan YLBHI yang Sebut RI Kini Masuk Neo Orba

Keputusan Jokowi yang tak mengeluarkan Perppu KPK disebut tanda akan kembali ke zaman Orde Baru. PDIP bicara tujuan revisi UU KPK sebagai penguatan lembaga KPK.

Senin, 04 Nov 2019 08:19 WIB