Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan revisi UU Polri melibatkan aspirasi masyarakat melalui sejumlah rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja.
Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan pengadaan motor listrik BGN 2025. Wakil Kepala BGN, Agustina, enggan menjelaskan rincian anggaran karena penyidikan hukum.