detikNews

Para 'Pendekar' Hukum Bersaing untuk Kursi Menkum dan HAM

Respon masyarakat atas peluncuran seleksimenteri.com begitu luar biasa. Mereka turut berpartisipasi dalam polling untuk memilih nama dan format kementerian di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jumat, 05 Sep 2014 16:03 WIB

detikFinance

Larang Ekspor Tambang Mentah, RI Bisa 'Diserang' Jepang dan Tiongkok

Jepang melakukan impor 40% nikelnya dari Indonesia. Saat ini smelter Jepang masih beroperasi, namun dalam jangka panjang smelter yang ada di Jepang akan berhenti operasi.

Senin, 01 Sep 2014 17:33 WIB

detikFinance

Pemerintah dan Pengusaha Tambang Bertarung di MK Soal Larangan Ekspor

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia dan delapan perusahaan pertambangan menjalani sidang gugatan UUMineral dan Batu Bara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 01 Sep 2014 16:50 WIB

detikNews

Hikmahanto: Kalau Diminta Pak Jokowi, Saya Siap

Hikmahanto sadar bahwa menjadi menteri bukan hal mudah dan harus dilihat sebagai amanah. Apalagi di pemerintahan Jokowi-JK nanti, beban yang harus disangga seorang menteri cukup berat.

Rabu, 27 Agu 2014 18:50 WIB

detikNews

Menteri di Kabinet Jokowi Harus Mau Hidup Sederhana

Seorang menteri harus mau hidup sederhana, tidak berlebihan dan transparan sebagaimana karakter Jokowi yang disukai masyarakat.

Rabu, 27 Agu 2014 18:06 WIB

detikNews

Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof Harun Alrasyid Berpulang

Guru Besar Hukum Tata Negara UI Prof Harun Alrasyid meninggal dunia. Harun meninggal karena sakit. Harun selama ini dikenal dengan pendapatnya soal sistem ketatanegaraan. 

Rabu, 13 Agu 2014 09:06 WIB

detikNews

Ini Dasar Perjanjian Indonesia-Malaysia Terkait Tiang Pancang di Tj Datu

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan pemerintah Indonesia akan bertemu untuk ketiga kalinya dengan pemerintah Malaysia terkait tiang pancang mercusuar di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. 

Minggu, 10 Agu 2014 07:50 WIB

detikFinance

Gugatan Newmont Tak Pengaruhi Investasi Asing

Newmont menggugat pemerintah Indonesia atas aturan pengenaan bea keluar dan larangan ekspor tambang ke arbitrase internasional. Menurut Hikmahanto Juwana, hal tersebut tidak akan menjadi preseden buruk terhadap investasi asing.

Rabu, 23 Jul 2014 10:14 WIB

detikFinance

Pemerintah RI dan Newmont 'Akrab' dengan Arbitrase

Perselisihan antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan pemerintah Indonesia bukan kali pertama terjadi. Pada 2008, pemerintah yang terlebih dulu menggugat perusahaan asal Amerika Serikat tersebut dan menang.

Selasa, 22 Jul 2014 13:59 WIB

detikFinance

Guru Besar UI Sebut Newmont Melawan Rakyat Indonesia, Bukan Hanya Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan aturan ekspor mineral olahan harus membayar bea keluar progresif hingga 60%. Hal tersebut dikeluarkan karena para perusahaan mineral tidak membangun fasilitas pemurnian alias smelter.

Selasa, 22 Jul 2014 13:32 WIB