detikNews

Polisi Pulangkan 22 Orang yang Diperiksa Terkait Ricuh di LBH

Polisi belum menetapkan tersangka terkait ricuh di LBH Jakarta.

Selasa, 19 Sep 2017 11:55 WIB

detikNews

LBH Tuding Kivlan Zen Terlibat dalam Aksi Pengepungan Kantor

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyebut Mayjen TNI Purn Kivlan Zen terlibat dalam aksi pengepungan kantor LBH.

Senin, 18 Sep 2017 15:55 WIB

detikNews

LBH Kaitkan Pengepungan dengan Seruan Jokowi 'Gebuk PKI'

LBH Jakarta-YLBHI menilai ada kaitan antara aksi pengepungan oleh massa semalam dan pernyataan Presiden Jokowi mengenai 'Gebuk PKI'.

Senin, 18 Sep 2017 15:23 WIB

detikNews

Kantor Dikepung Massa, YLBHI: Kami Kecam Hoax, Propaganda Fitnah

Pengepungan ini diduga karena informasi hoax di media sosial.

Senin, 18 Sep 2017 14:27 WIB

detikNews

Janji Pemerintah Ditagih di Hari Anti-Penghilangan Paksa

Sejumlah aktivis dan LSM menagih janji pemerintah memulangkan korban yang hilang secara paksa untuk kembali ke keluarganya.

Rabu, 30 Agu 2017 16:18 WIB

detikNews

Kabareskrim Ingatkan Polisi Harus Berperan Jaga Kerukunan Beragama

Kabareskrim Komjen Ari Dono menekankan tugas polisi tidak hanya penegakan hukum. Tapi harus berperan dalam menciptakan kerukunan

Selasa, 29 Agu 2017 12:14 WIB

detikNews

Hary Tanoe Dukung Jokowi, Ini Kata Presidium Alumni 212

Saat Hary Tanoe memutuskan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, Alumni 212 memastikan tidak ikut-ikutan terhadap langkah HT tersebut.

Rabu, 02 Agu 2017 18:37 WIB

detikNews

Alumni 212 Ancam Gelar Aksi Bila Jokowi Jadi Gunakan Dana Haji

Alumni 212 menolak usulan Presiden Jokowi soal dana haji dikelola pemerintah dalam bentuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Rabu, 02 Agu 2017 18:13 WIB

detikNews

500 Kamisan itu Ada, Berlipat Ganda dan Tak Terkalahkan

Kita tidak ingin alat-alat negara melanggengkan jalan-jalan kekerasan hingga menciptakan generasi penuh trauma lebih banyak lagi.

Jumat, 28 Jul 2017 16:00 WIB

detikNews

Di Aksi 287, Komisioner Komnas HAM: Perppu Ormas Cacat Prosedur

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah cacat prosedur.

Jumat, 28 Jul 2017 15:44 WIB