Kementerian Kesehatan segera mengumumkan hasil penelitian soal susu berbakteri. Namun penelitian yang dilakukan pemerintah ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa tahun lalu.

Seorang pasien penderita penyakit thalasemia, membutuhkan dana minimal Rp 300 juta per tahun, dan itu seumur hidup. ; Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning meminta semua pihak termasuk pemerintah agar serius menangani pasien penderita penyakit thalasemia mengingat besarnya biaya perawatan yang dikeluarkan bagi seorang pasien. Menurut dr Ribka Tjiptaning, seorang pasien penderita penyakit thalasemia, membutuhkan dana minimal Rp 300 juta per tahun, dan itu seumur hidup. ;"Kita bisa bayangkan berapa jumlah dana yang harus dikeluarkan jika di bagian perawatan ; thalasemia di RSCM ini ada 1500 orang pasien," ujar Ribka seraya menambahkan bahwa di Indonesia diperkirakan ada sekitar 5.000 penderita penyakit kelainan sel darah itu. Hal itu dikemuka setelah mengunjungi bagian perawatan thalasemia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Senin (4/7).Penyakit thalasemia merupakan suatu kelainan darah bersifat genetik di mana kerusakan DNA akan menyebabkan tidak optimalnya produksi sel darah merah penderitanya serta mudah rusak sehingga kerap menyebabkan anemia. Pasien biasanya membutuhkan transfusi darah terus menerus untuk memperpanjang hidup.Politisi senior PDI Perjuangan itu melanjutkan, pemerintah selama ini terlihat tidak serius dalam menangani dan mengatasi penyakit ini. Menurutnya, ketidakseriusan itu bisa dilihat jumlah penderita penyakit ini yang semakin tahun menunjukkan peningkatan."Pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan tidak terlihat serius melakukan tindakan preventif dan promotif untuk menekan peningkatan jumlah penderita penyakit thalasemia," kata Ribka.Kondisi ini , sambungnya, semakin diperparah dengan ketersediaan sarana seperti unit perawatan. Ribka mencontohkan bagian perawatan thalasemia yang ada di RSCM. Saat ini, ada sekitar 1500 pasien penderita yang terdaftar dan ditangani RSCM."Setiap hari RSCM melayani 60 pasien untuk melakukan tranfusi darah. Itupun mereka harus berhimpit-himpitan layaknya tinggal di rumah kos-kosan. Apa yang bisa dilakukan maksimal dengan kondisi ruangan yang luasnya tidak mencapai 30 meter persegi. Jadi kalau mereka mendapatkan transfusi darah, para pasien itu harus berjejal," keluh Ribka.RSCM melayani 1.500 anak dari berbagai daerah yang menderita penyakit thalasemia, dengan kondisi sarana yang tidak layak dan kurang manusiawi. Persoalan penting yang dihadapi pasien thalasemia adalah ketersediaan obat. Bagi penderita penyakit thalasemia sering mengalami komplikasi kelebihan zat besi. Obat tersebut masih impor dan belum ada kebijakan bebas biaya impor.

KPK akan memeriksa tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. KPK sebelumnya sudah menetapkan tersangka baru dalam kasus Wisma Atlet ini, yaitu M Nazaruddin.

Ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat menegaskan tak ada eksekusi bagi TKI Sumartini di Arab Saudi. Ia menjamin kabar tersebut hanya angin lalu tanpa kepastian.

Karyawan Bakrie Life sesalkan sikap manajemen yang tak bisa bayar pesangon karyawan yang di-PHK Rp 3 miliar. Padahal manajemen baru saja melunasi dana pokok nasabah hingga Rp 18 miliar bulan lalu.

Sebagian anggota Panja BPJS menginginkan keterlibatan orang partai politik dalam BPJS. Keterlibatan orang partai dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjadi sorotan Panitia Kerja (Panja) BPJS. Beberapa anggota DPR menginginkan keterlibatan orang politik diberi 'tempat', sementara anggota DPR yang lain justru ingin pengurus BPJS tidak boleh sama sekali terlibat dalam dunia politik. Ketentuan ini seperti yang tertulis dalam DIM 219-221 tentang Larangan BPJS.Anggota Panja BPJS dari FPDIP Sri Rahayu misalnya, menilai keterlibatan orang politik, mau tidak mau harus diterima. Asalkan, orang yang bersangkutan tidak menjadi pengurus. "Kalau memang hanya menjadi anggota biasa, itu masih bisa diterima untuk bisa menjadi penyelenggara atau Dewan Pengawas BPJS, kalau jadi pengurus, baru tidak bisa," katanya. Menjadi anggota partai politik, kata Sri, adalah hak warna negara. Dan itu sangat sulit dibuktikan, bila orang yang bersangkutan menyembunyikan informasi itu.Sementara Martri Agoeng dari FPKS memiliki pendapat lain. Dengan asumsi ingin 'melepaskan diri' dari pengaruh politk mana pun, ia mengusulkan agar penyelenggara BPJS tidak terlibat sama sekali dalam politik. Meskipun hanya sebagai anggota biasa. "Seperti aturan dalam BUMN yang tidak memperbolehkan ada keterlibatan politik," jelas Martri Agoeng.Selasa (28/6), Rapat Kerja BPJS kembali digelar di Komisi IX DPR, dengan membicarakan bab Sanksi dan Kepesertaan dan Iuran dalam BPJS. Debat panjang masih terjadi dalam rapat kali ini. Sekjen Kemenkeu Mulia Nasution tidak hadir dan diwakili oleh Eselon I delapan kementerian yang lain. Hingga berita ini diturunkan, Raker BPJS masih berlangsung.

KPK terus menelusuri peranan Nunun Nurbaetie yang telah menjadi tersangka dalam kasus cek pelawat. Hari ini KPK memeriksa purnawirawan TNI Suyitno untuk diperiksa sebagai saksi bagi istri mantan Wakapolri tersebut.

Komisi IX DPR merespon fatwa MUI bahwa pengiriman TKW ke luar negeri haram bila pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan. Kemenakertrans diminta mendengar fatwa MUI sebagai pertimbangan sebelum merestui pengiriman TKW ke luar negeri.

Menyusul banyaknya elit PD terseret kasus hukum, muncul desakan agar digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Sudah ada gerilya agar KLB bisa terlaksana. Tapi tidak sedikit yang menganggap KLB hanya omong kosong.

3 Purnawirawan TNI tersangka penerima cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda Goeltom, akan diajukan ke pengadilan militer. Saat ini oditur militer hampir menyelesaikan penyidikan.