Anggota DPR periode 2004-2009 mengakhiri darmabaktinya dengan tidak elok: membolos di berbagai sidang membahas RUU. Sanksi tegas wajib diberikan bagi mereka. Bentuknya bisa dengan tidak menerima gaji.
ICW meminta pejabat KPK untuk tidak mundur dari jabatannya seperti wacana yang berkembang saat ini. Penanganan kasus korupsi akan terhenti selama 6 bulan jika seluruh pimpinan KPK mundur.
Sekitar 20 orang dari Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor menemui Ketua DPR Agung Laksono. Mereka menyampaikan petisi menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor yang kontroversial.
Koalisi LSM Anti Kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, adaya upaya penggembosan lembaga itu yang dilakukan secara sistematis. Oleh karenanya, Koalisi LSM ini akan melakukan pembelaan terhadap upaya kriminalisasi KPK tersebut.
Pemerintah dan DPR akan mengetuk palu UU Rahasia Negara dalam pekan ini. Pro dan kontra mewarnai jalannya pembahasan RUU ini yang terkesan ngebut di Senayan
ICW meminta Presiden SBY memberikan dukungan kepada KPK dan Pengadilan Tipikor. Dukungan ini penting untuk menghentikan upaya pelemahan terhadap kedua lembaga itu.
'Binatang' juga ikut prihatin atas upaya pelemahan Pengadilan Tipikor dan KPK. Berama-ramai mereka curhat dan menyampaikan petisi ke perwakilan Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi
Rencana pengesahan RUU Kesehatan oleh DPR dalam waktu dekat telah menimbulkan tanda tanya besar di berbagai kalangan. RUU Kesehatan dinilai belum layak diundangkan.