detikNews

FPDIP: Putusan MA Soal DPRD Salah Tafsir

PDIP menilai putusan MA yang membatalkan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat 2 huruf b dari Peraturan KPU No 15/2009 justru bertentangan dengan UU Pemilu nomor 10/2008. MA dinilai salah membaca Pasal 212 UU Pemilu No 10/2008.

Kamis, 30 Jul 2009 12:32 WIB

detikOto

Kenang Bung Karno Lewat Mobilnya

IIMS tidak hanya menyuguhkan barisan mobil-mobil baru saja, namun mobil klasik pun ternyata juga ikut terpajang dengan apik. Diantaranya ada enam mobil klasik yang pernah dipakai oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

Senin, 27 Jul 2009 12:13 WIB

detikNews

Penjelasan Seputar Kisruh Putusan MA-KPU dan Implikasinya

Jika putusan MA soal pembatalan peraturan KPU diterapkan, puluhan kursi yang sebelumnya telah ditetapkan KPU bakal berganti pemilik dan pindah parpol. Inilah penjelasannya.

Kamis, 23 Jul 2009 17:47 WIB

detikNews

Penghitungan Tahap Kedua Versi KPU Dibatalkan MA

Mahkamah Agung (MA) memenangkan permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh beberapa caleg DPR RI dari Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma'arif Cs terhadap peraturan KPU Nomor 15/2009.

Kamis, 23 Jul 2009 00:55 WIB

detikNews

ICW Minta KPU Usut Partai Penerima Penyumbang Fiktif

ICW meminta KPU memberikan sanksi tegas bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana dari penyumbang fiktif. Sanksinya penjara maksimal 36 bulan.

Rabu, 01 Jul 2009 12:52 WIB

detikNews

Aspirasi Kesejahteraan untuk Capres Cawapres

Satu dekade proses demokratisasi di Indonesia telah membuahkan keberhasilan di bidang politik. Lantas bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat? Apa yang harus dilakukan capres-cawapres?

Rabu, 01 Jul 2009 11:05 WIB

detikNews

Aspirasi Kesejahteraan untuk Capres Cawapres

Kelak Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang dimuliakan. Bukan karena kekuatan persenjataan. Tetapi, karena aspek tingkat kesejahteran dan kualitas sumber daya manusianya yang handal yang mampu mengelolah sumber daya alam.

Kamis, 25 Jun 2009 19:25 WIB

detikNews

Pendapat Hukum yang Obyektif Terhadap Kasus Manohara (1)

Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kasus Manohara ini sudah 'pantas' untuk dibela mati-matian oleh Pemerintah Indonesia seperti yang dilakukan Pemerintah Libya untuk kasus yang dikenal dengan kasus Lockerbie tersebut?

Senin, 15 Jun 2009 09:42 WIB

detikNews

Prita Heboh...Heboh Prita

Kesombongan RS Omni harus dibayar mahal secara ekonomi dan sosial. RS Omni akan kena peras berbagai pihak dengan dalih akan membantu (baik aparat maupun preman), konsumen juga akan berpikir 10 kali untuk berobat ke RS Omni dsb.

Rabu, 10 Jun 2009 08:32 WIB

detikNews

Mendiknas Setujui UAN Ulang Ditunda, DPRD Ngawi Kaget

Anggota DPRD dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ngawi mengaku kaget mendengar keputusan Mendiknas Bambang Sudibyo yang menyetujui penundaan UAN ulang pada saat rapat dengan Komisi X DPR RI.

Rabu, 03 Jun 2009 16:37 WIB