detikNews

2 Tersangka Baru Pemalsuan Surat Mandat Golkar dari Lebak dan Tangerang

Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru yaitu MJ dan S terkait kasus dugaan pemalsuan surat mandat Munas kubu Agung Laksono.

Jumat, 15 Mei 2015 15:20 WIB

detikNews

Hukuman Mati Direvisi di KUHP, Jaksa Agung: Kita Ikuti Saja UU

Pasal yang mengatur hukuman mati dihapus dari pidana pokok dan menjadi pidana alternatif dalam draf RUU KUHP yang digodok DPR. 

Jumat, 15 Mei 2015 14:30 WIB

detikNews

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru Dugaan Pemalsuan Mandat Munas Golkar Ancol

Bareskrim Mabes Polri menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan pemalsuan surat mandat Munas Partai Golkar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta. Dua tersangka baru yang ditetapkan berinisial MJ dan S.

Jumat, 15 Mei 2015 12:32 WIB

detikNews

DPRD DKI: Beri Sanksi Tegas Pejabat 'Hidung Belang'

Prostitusi online makin menjamur belakangan ini. Terbongkarnya kasus artis seksi AA dan mucikari Robbi Abbas juga menguak prostitusi kelas atas.

Rabu, 13 Mei 2015 09:16 WIB

detikNews

Wakil Ketua DPRD Bang Sani Minta Polisi juga Jerat Pelanggan dan PSK

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana berpesan agar pihak berwajib tidak luput melakukan pengawasan terhadap praktek prostitusi terselubung di berbagai tempat hiburan malam Ibu Kota.

Rabu, 13 Mei 2015 07:38 WIB

detikNews

Mucikari Artis Robbi Abbas yang Sebut Anggota DPR Kliennya dan Kemudian Meralat

Robbi Abbas mengatakan bahwa banyak pihak yang menjadi penikmat jasa servis PSK artis asuhannya. Saat diwawancara oleh sejumlah media, Robbi sempat keceplosan bahwa ada anggota DPR.

Senin, 11 Mei 2015 18:49 WIB

detikNews

Saat Artis Seksi ini 'Gerah' dengan Prostitusi Online, Bagaimana Solusinya?

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memastikan nantinya semua pelaku prostitusi baik online maupun melalui lokalisasi bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:49 WIB

detikNews

Tak Hanya Prostitusi, Pelaku Kumpul Kebo Juga Akan Bisa Dipidana

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pasal soal prostitusi, revisi KUHP juga akan memasukkan aturan soal kumpul kebo. Dalam KUHP saat ini pelaku kumpul kebo belum bisa dipidana.

Senin, 11 Mei 2015 13:17 WIB

detikNews

Tolak Revisi UU Pilkada, PPP Kubu Romi: Apa Kepentingan Nasionalnya?

DPR mengusulkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada serentak tahun ini. Namun, PPP kubu Romahurmuziy menolak usulan tersebut karena dianggap tak sesuai ketentuan UU.

Senin, 11 Mei 2015 09:18 WIB

detikNews

DPR Perketat Aturan Hukum Soal Prostitusi Melalui Revisi UU KUHP

Anggota komisi III DPR Arsul Sani, menuturkan salahsatu upaya pengetatan hukum bisnis prostitusi itu dilakukan melalui revisi UU KUHP yang akan dibahas DPR.

Senin, 11 Mei 2015 08:23 WIB