detikTravel

Ini Dia Staf Khusus Wishnutama sebagai Menparekraf

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, mengenalkan tiga staf khususnya. Siapa saja?

Rabu, 05 Feb 2020 22:19 WIB

detikNews

KPK Ungkap Pelanggaran Lain Terdakwa Izin Berobat Malah Facial

KPK mengungkap pelanggaran lain yang dilakukan terdakwa kasus suap impor bawang putih, Mirawati Basri, selain dugaan menyalahgunakan izin berobat.

Senin, 03 Feb 2020 20:20 WIB

detikNews

Pemprov Jatim Apresiasi Pengembangan Pulau Tabuhan Banyuwangi

Rencana Pemkab Banyuwangi mengembangkan Pulau Tabuhan menjadi destinasi kelas dunia diapresiasi. Diharapkan kunjungan wisatawan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Jumat, 17 Jan 2020 08:45 WIB

detikNews

Rasionalitas Keberadaan Dewan Pengawas KPK

Dalam perspektif hukum administrasi negara, fungsi pengawasan yang ada pada Dewan Pengawas KPK sesungguhnya bersifat yuridis dan legalistik.

Rabu, 08 Jan 2020 14:00 WIB

detikFinance

Sikat Terus! Erick Thohir Bersih-bersih BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan sejumlah gebrakan alias 'bersih-bersih' di kementerian maupun BUMN.

Kamis, 26 Des 2019 12:05 WIB

detikNews

Dewan Pengawas KPK Diminta Segera Buat Kode Etik

"Dengan adanya Artidjo, kita harap pemberantasan korupsi masih bisa diharapkan dari sisi penindakan," kata Refly Harun.

Sabtu, 21 Des 2019 16:49 WIB

detikNews

Masih Hakim Aktif, Dewan Pengawas KPK Albertina Ho Langgar PP 36/2011?

Albertina Ho diangkat sebagai Dewan Pengawas KPK oleh Joko Widodo. Hingga dilantik, Albertina Ho masih aktif sebagai hakim. Melanggar PP 36/2011?

Jumat, 20 Des 2019 16:59 WIB

detikNews

Pejabat Boleh Melimpah Kekayaan, Asal Bisa Dibuktikan

KPK menyatakan pejabat boleh-boleh saja memiliki kekayaan yang melimpah asal bisa dibuktikan.

Rabu, 18 Des 2019 08:17 WIB

detikNews

KPK Tak Larang Pejabat Negara Punya Harta Melimpah, Asalkan...

Bagi KPK, LHKPN penting agar publik bisa ikut aktif memantau para penyelenggara negara.

Selasa, 17 Des 2019 14:27 WIB

detikNews

Komisi II: Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Belum Bisa Masuk ke UU Saat Ini

KPK meminta DPR dan pemerintah menyusun UU untuk yang melarang eks koruptor maju di Pilkada 2020. Apa kata Komisi II DPR?

Rabu, 11 Des 2019 10:08 WIB