Kartu tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga honorer (non ASN).
"Karakateristik prajurit TNI ini menyebabkan penyelenggaraan asuransi sosial bagi ABRI dirasa perlu diatur secara tersendiri." Bagaimana argumen lengkapnya?
Kejagung tengah menelusuri dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung mengungkap adanya potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut.