detikNews

Pansus Tanggungjawab, Siap Hadapi Polisi

Pansus RUU Kesehatan siap mempertanggungjawabkan imbas hilangnya ayat tembakau dalam UU Kesehatan. Sekalipun harus berhadapan dengan polisi, pansus akan tetap maju.

Selasa, 20 Okt 2009 16:05 WIB

detikNews

LSM Jateng Gelar 'Pelantikan Presiden' Anti Korupsi

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Cicak Jawa Tengah menilai SBY-Boediono kurang atraktif memberantas korupsi. Mereka pun melantik 'presiden' versi mereka sendiri.

Selasa, 20 Okt 2009 12:13 WIB

detikNews

BK DPR Akan Usut Korupsi Ayat Tembakau

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR yang akan dilantik Kamis minggu ini Gayus Lumbuun mengungkapkan komitmennya mengusut tuntas korupsi ayat tembakau. Menurut Gayus, kasus ini telah mencemarkan nama baik DPR.

Selasa, 20 Okt 2009 11:05 WIB

detikNews

Uang Pengganti Kurang karena Koruptor Pilih Jalani Hukuman Subsider

ICW mengungkapkan, berdasarkan audit BPK semester 1 Tahun 2009, ada kekurangan penerimaan negara dari uang pengganti kasus korupsi senilai Rp 8,15 triliun. Kejagung beralasan banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti tersebut.

Senin, 19 Okt 2009 20:48 WIB

detikNews

FPAN Desak DPR Usut Korupsi Ayat Tembakau

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mendesak pimpinan DPR mengusut tuntas kasus korupsi ayat mengenai tembakau dalam UU Kesehatan. FPAN menganggap ini preseden buruk untuk DPR.

Senin, 19 Okt 2009 18:35 WIB

detikNews

ICW Kirim Surat ke SBY Tolak Hendarman Jadi Jaksa Agung

ICW menolak posisi Jaksa Agung kembali dijabat Hendarman Supandji. Salah satu langkah penolakan dilakukan dengan mengirim surat ke SBY.

Senin, 19 Okt 2009 17:51 WIB

detikNews

3 Anggota DPR Dilaporkan ke BK

Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) melaporkan 3 anggota DPR yang diduga terlibat korupsi ayat rokok ke Badan Kehormatan (BK) DPR. KAKAR pun meminta BK DPR mengusut tuntas kasus ini.

Senin, 19 Okt 2009 14:37 WIB

detikNews

Komnas HAM Protes Jaksa & Polisi Soal Pasal Pencemaran Nama Baik

Komnas HAM memprotes langkah polisi dan jaksa yang masih menggunakan pasal pencemaran nama baik. Semestinya apabila menyangkut kepentingan publik, pasal karet seperti itu diabaikan.

Senin, 19 Okt 2009 10:30 WIB

detikNews

ICW Kritisi Posisi Jaksa Agung di Kabinet SBY

ICW mengkritisi posisi jaksa agung di kabinet SBY mendatang. ICW menyatakan keprihatinannya bila Hendarman Supandji tetap dipertahankan.

Sabtu, 17 Okt 2009 19:07 WIB

detikNews

Perlu Dibentuk UU Perlindungan Aktivis

Penetapan dua aktivis ICW yang dijadikan tersangka pencemaran nama baik oleh polisi dinilai salah kaprah. Muncul wacana agar dibentuk UU Perlindungan bagi aktifis LSM.

Sabtu, 17 Okt 2009 01:30 WIB