detikNews

Politikus dan Pejabat RI Perlu Contoh Budaya Tertib Hukum di Jepang

Seperti terlihat di Jepang, budaya hukum tidak hanya dilaksanakan warganya tetapi juga menjadi tanggung jawab elite politiknya.

Selasa, 14 Feb 2017 11:56 WIB

detikNews

Di Jepang, Tumpang Tindih UU dan Perda Bermasalah Nyaris Tak Ada

Selain menggelar FGD, rangkaian training ini akan melakukan kunjungan ke kampus Universitas Nagoya.

Senin, 13 Feb 2017 17:24 WIB

detikNews

Melihat Lebih Jernih Polemik Pengaktifan dan Penonaktifan Ahok

Di sisi lain, UU Pemda mensyaratkan kepala daerah yang didakwa minimal 5 tahun penjara diberhentikan.

Senin, 13 Feb 2017 11:01 WIB

detikNews

Ahli: Pemberhentian Ahok Diskresi Presiden yang Dilindungi UU AP

Ahok terdakwa, kini jabatan aktifnya sebagai gubernur disoal. UU Administrasi Pemerintahan menjamin presiden punya wewenang diskresi untuk tentukan sikap.

Senin, 13 Feb 2017 07:35 WIB

detikNews

Soal Pemberhentian Sementara Ahok, Prof Hibnu: Tunggu Tuntutan JPU

Terkait status terdakwa Ahok yang disandang bersamaan dengan status gubernur, menurut ahli pidana, status gubernur Ahok akan tergantung tuntutan jaksa nantinya.

Senin, 13 Feb 2017 05:25 WIB

detikNews

Bantah Refly, Arsul: Kepala Daerah Terdakwa Harus Diberhentikan

Pernyataan Refly soal penonaktifan Ahok disebut oleh Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengandung kekeliruan.

Minggu, 12 Feb 2017 10:34 WIB

detikNews

Refly Harun: Tak Ada Alasan untuk Menonaktifkan Ahok

Desakan agar Ahok diberhentikan sementara dari jabatan Gubernur DKI setelah habis masa cuti kampanyenya, menjadi polemik. Apa kata Pakar Hukum Tata Negara?

Sabtu, 11 Feb 2017 06:36 WIB

detikNews

Refly: Hakim Konstitusi Tak Boleh Jadi Bagian Kelompok Politik

Refly mengatakan syarat mutlak seseorang menjadi hakim konstitusi adalah negarawan. Syarat negarawan tidak mudah.

Rabu, 01 Feb 2017 14:38 WIB

detikNews

Pengganti Patrialis Haruslah Negarawan, Berintegritas dan Independen

Refly Harun menyarankan agar Presiden segera membentuk tim selesi (timsel) untuk penggantian hakim konstitusi.

Senin, 30 Jan 2017 18:30 WIB

detikNews

Patrialis Ditangkap KPK, 3 Hal Ini Harus Direformasi di MK

Pakar hukum Refly Harun mengatakan harus ada reformasi hukum di MK yang dilakukan dengan ekstrem, salah satunya dengan mengganti semua hakim.

Jumat, 27 Jan 2017 10:15 WIB