Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat belum mampu meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Penerapan pilkada asimetris yang mempertimbangkan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah ternyata masih luput dari daerah khusus yang bersifat kepulauan.