DPR membahas perubahan UU Minerba, memberi wewenang pada universitas dan ormas untuk kelola tambang. Fokus pada riset, inovasi, dan perekonomian nasional.
Anggota Komisi II DPR meminta daerah tidak mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Mendagri memberikan jawaban beda anggaran daerah.
Saat reses, Baleg DPR menggelar rapat persetujuan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan rapat itu sudah mendapat izin.
Baleg DPR akan menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi UU Minerba, Senin (17/2). Rapat pleno dilaksanakan setelah rapat tingkat panja.