detikNews
Komisi IV DPR Anggap Pemerintah Lambat Tangani Bencana Kabut Asap
Kinerja pemerintah dianggap lambat dalam menangani bencana kebakaran hutan. Apa reaksi DPR?
Selasa, 15 Sep 2015 07:17 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
RUU KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi, Ketua Komisi III: Nanti Dibahas
RUU KUHP dinilai melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Ketua Komisi III DPR akan membahasnya di rapat selanjutnya.
Senin, 14 Sep 2015 14:44 WIB
detikNews
Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dihapus, Anggota F-PPP Menolak Tegas
Komnas HAM meminta hukuman mati dihapus. Usulan ini ditolak tegas karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih membolehkan.
Senin, 14 Sep 2015 13:42 WIB
detikNews
Minta Masukan Soal RUU KUHP, Komisi III DPR Undang Komnas HAM
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM terkait pembahasan RUU KUHP.
Senin, 14 Sep 2015 12:44 WIB
detikNews
Kejagung: KUHP Sekarang Peninggalan Kolonial Belanda
KUHP yang berlaku sekarang adalah peninggalan penjajah Belanda. Kejaksaan Agung menyatakan KUHP tersebut perlu diperbaiki.
Senin, 07 Sep 2015 17:47 WIB
detikNews
Kejaksaan Agung Dukung Pelaku Kumpul Kebo Dipenjara
Persetubuhan di luar nikah ini berpotensi memunculkan polemik di masyarakat. Layakkah pelaku kumpul kebo dipenjara?
Senin, 07 Sep 2015 15:53 WIB
detikNews
Jaksa Agung Berharap RUU KUHP Akomodir Pemberantasan Terorisme
Prasetyo ingin masalah perekrutan kelompok teroris dan pengikut paham radikal dimasukan dalam RUU KUHP.
Senin, 07 Sep 2015 15:18 WIB
detikNews
Timbulkan Keresahan, Pasal Santet Diperlukan
RUU KUHP mengancam orang yang mengumumkan mempunyai ilmu santet bisa dipenjara. Jaksa Agung Prasetyo mendukung hal tersebut.
Senin, 07 Sep 2015 15:04 WIB
detikNews
Rapat di Komisi III, Jaksa Agung Kembali Jelaskan Penggeledahan PT VSI
Jaksa Agung menegaskan penggeledahan di PT VSI dalam kasus dugaan korupsi penjualan cessie oleh BPPN sesuai prosedur.
Senin, 07 Sep 2015 14:13 WIB
detikNews
MK Kubur Pasal Penghinaan Presiden, Kejagung Minta Dihidupkan Lagi
Mahkamah Konstitusi mengubur Pasal Penghinaan Presiden. Tapi Kejaksaan Agung mendukung upaya menghidupkan pasal yang mati itu. Apa alasannya?
Senin, 07 Sep 2015 13:59 WIB