DPRD Banyuwangi didesak segera membentuk panitia khusus (pansus) tambang emas milik PT Indo Multi Niaga (IMN) di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran yang masih berpolemik dengan warga.

DPRD Banyuwangi menggelar hearing membahas tentang legitimasi izin PT Indo Multi Niaga (IMN). Dalam dengar pendapat tersebut terungkap fakta, jika perusahaan tambang emas itu sebenarnya hanya mengantongi izin kuasa eksploitasi.

Keberadaan PT Indo Multi Niaga (IMN), di Pulau Merah Banyuwangi, dituding menjadi biang polemik oleh sejumlah elemen masyarakat. Untuk itu, DPRD Banyuwangi akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang emas tersebut.

Pemerintah menginginkan Badan P3L diketuai Menteri Kehutanan. Panja RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) hari ini kembali mengadakan rapat internal. Rapat masih membahas soal badan atau komisi yang akan dibentuk.Menurut anggota Panja dari F-PKS Habib Nabil Al Musawwa, Fraksi Partai Demokrat masih berkukuh bahwa badan P3L harus dipimpin oleh menteri kehutanan. "Sedangkan sebagian besar fraksi lebih setuju berbentuk komisi seperti KPK, yang dipimpin oleh sosok yang netral," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Senin (4/07).Pembahasan RUU ini berjalan cukup alot bahkan molor dari rencana semula yang diperkirakan akan selesai paling lambat masa persidangan IV. Menurut Habib, panggilan anggota dari dapil Kalsel ini, fraksinya bahkan meminta agar Komisi P3L hanya fokus pada pemberantasan bukan pencegahan. Sebab, pencegahan bisa tumpang tindih dengan aparat yang ada yakni kepolisian dan kejaksaan.Dia menambahkan, sebagian besar fraksi yang ada di Komisi IV DPR setuju pembentukan komisi P3L melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Namun pemerintah ingin tetap berbentuk badan. "Fraksi Partai Demokrat setuju dengan pemerintah. Pada waktu rapim mereka tidak hadir, jadinya pembahasan RUU ini alot," kata Habib.Pembentukan komisi diyakini akan cukup efektif dalam pemberantasan pembalakan liar. Mereka yang duduk dalam komisi juga harus independen. "Kalau tidak demikian, maka akar masalahnya tidak akan selesai," tukasnya.

Pabrik pengolahan emas tradisional di Dusun Lampon Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, digerebek polisi. Dalam penggrebekan tersebut, Polres Banyuwangi mengerahkan tiga kompi pasukannya.

Konflik yang terjadi antara massa dengan PT Indo Multi Niaga (IMN) menambah panjang daftar konflik yang ada. Komunitas Pecinta Alam Pemerhati Lingkungan mendesak Pemkab Banyuwangi untuk tegas terhadap perusahaan tambang emas itu.

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono anjlok. Hasil survei pada 1-7 Juni 2011 yang dirilis pada Ahad (26/6) dan menjadi head line Harian Fajar.

Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Satgas TKI ini tidak tumpang tindih denganBNP2TKI.

Aparat hukum menari di dunia politik. Para politisi menjadi sutradara atas skenario hukum dengan konsesi kompromistik. Politisi dan hakim -serta penegak hukum lainnya- berselingkuh. Semua sudah biasa.

Raja dan Sultan se-Nusantara meminta pemerintah untuk memulihkan hak adat dan tradisi yang dirasakan saat ini hilang. Mereka pun meminta agar ada undang-undang tersendiri untuk mengatur hak dan kewajiban bagi kerajaan dan kesultanan.