Asosiasi penempatan tenaga kerja melaporkan BNP2TKI pimpinan Jumhur Hidayat ke KPK. Mereka menuding badan ini menggelembungkan biaya tes kesehatan TKI.
TKI sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya di luar negeri. Ironisnya, saat mereka meminta bantuan, justru para pihak saling lempar tanggung jawab.
69 Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) mendapat predikat kurang baik dan 17 BLKLN mendapat predikat buruk. BLKLN tersebut diberi waktu 3-6 bulan guna melakukan pembenahan.
Atas 11 temuan bobrok dalam sistem pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, KPK mendesak Menakertrans memperbaiki. Kasus-kasus korupsi di TKI berakar pada kesalahan sistem.
Menakertrans Erman Suparno menyambangi kantor KPK. Erman bukan tersangkut kasus, melainkan akan berdiskusi dengan KPK mengenai sistem administrasi dan pelayanan TKI di luar negeri.