detikNews

Eks Kepala PPATK Nilai KPK Berwenang Menuntut Pencucian Uang

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan KPK berwenang melakukan penuntutan pidana pencucian uang. Sebab pidana pencucian uang yang diusut berasal dari pengembangan perkara pidana korupsi.

Kamis, 14 Nov 2013 19:09 WIB

detikNews

Kata Ahli Bahasa dan Pidana Soal Kicauan @benhan yang Diadukan Misbakhun

Dua ahli bahasa dihadirkan jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Benny Handoko alias Benhan. Mereka menyampaikan analisa terhadap kata merampok.

Rabu, 13 Nov 2013 16:40 WIB

detikNews

Surat Putusan Fathanah Sebanyak 833 Lembar

Surat putusan Ahmad Fathanah mencapai 833 lembar. Sahabat Luthfi Hasan Ishaaq ini dituntut 17,5 tahun penjara atas perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pidana pencucian uang.

Senin, 04 Nov 2013 17:01 WIB

detikNews

Hamdan Zoelva: Dari Advokat, Anggota DPR Hingga Jadi Ketua MK

"Yang artinya ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong," kata Hamdan.

Sabtu, 02 Nov 2013 07:07 WIB

detikNews

Alasan Lengkap MA Lepaskan Koruptor Rp 1,2 Triliun yang Buron

MA mengabulkan PK Sudjiono Timan dan lepas dari semua jerat hukum. Timan merupakan koruptor Rp 1,2 triliun. Mengapa MA mengabulkan meski Timan buron?

Senin, 28 Okt 2013 08:57 WIB

detikNews

Polisi Hati-hati Tangani Kasus Video Mesum SMP di Jakarta

Pihak kepolisian sangat berhati-hati dalam menangani kasus perekaman video mesum siswa dan siswi SMP di Jakarta. Kepolisian belum mengkonstruksikan pasal apa yang bisa dijerat terhadap para pelaku yang terlibat.

Rabu, 23 Okt 2013 10:33 WIB

detikNews

Ini Isi Lengkap Perpu Penyelamatan MK

Presiden SBY sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini isi lengkapnya.

Kamis, 17 Okt 2013 20:15 WIB

detikNews

Yusril: Pemeriksaan Saksi oleh MKK Bisa Kacaukan Penyidikan KPK dan BNN

MKK menggelar sidang pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus Ketua MK non aktif Akil Mochtar. Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, agenda yang dilakukan secara terbuka itu dapat mengacaukan proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK dan BNN.

Selasa, 08 Okt 2013 07:41 WIB

detikNews

Yusril: Untuk Apa Ada Sidang Etik?

MKK menggelar sidang pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus Ketua MK nonaktif Akil Mochtar yang ditangkap oleh KPK. Yusril Ihza Mahendra berpendapat, sidang etik tersebut kurang pas untuk dilakukan karena Akil telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selasa, 08 Okt 2013 06:02 WIB

detikNews

Ini Masukan Yusril Soal Perpu MK

Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai rencana Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk mengubah Undang-Undang (UU) MK yang ada sekarang ini sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi krisis yang melanda MK. Ia pun memberi masukan-masukan.

Minggu, 06 Okt 2013 14:56 WIB