Menkum HAM Yasonna H Laoly berniat memberikan remisi bagi koruptor yang di masa Presiden SBY telah dibatasi. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji berpendapat bila ide Menkum itu terealisasi, maka akan membuat gap antara pemerintah dan masyarakat.
Menkum Yasonna Laoly memutuskan untuk memberikan remisi bagi para terpidana korupsi. Langkah Yasonna mendapatkan kritikan keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Koalisi Merah Putih sepakat membela Aburizal Bakrie yang tengah berjuang merebut kembali Golkar dari Agung Laksono cs. Dua pentolan KMP di pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon pun siap pasang badan.
Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui PPP Romahurmuziy dan Golkar Agung Laksono berbuntut panjang. Hari ini beredar spanduk di sejumlah ruas jalan Jakarta yang isinya menyerang Yasonna.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo menyerang tiga politikus Golkar yang merapat ke kubu Agung dengan sebutan 'lonte' politik. Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan mengkritik pemilihan kata Bambang.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno mengatakan pemberian remisi terhadap koruptor yang dilontarkan Menkum HAM Yasonna Laoly masih bersifat wacana.
Menkum HAM Yassona Laoly berencana meninjau ulang PP No 29 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi yang dikeluarkan pada era Presiden SBY. Menanggapi hal itu, Polri siap menjalankan kebijakan pemerintah.
Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kuningan, Jakarta Selatan.