detikNews

Golkar Kubu Agung: Cukup SK, Nggak Perlu Perpres dari Jokowi

Elite Golkar Munas Ancol kepemimpinan Agung Laksono menyebut pengesahan kepengurusan hanya membutuhkan SK Menkum, tak perlu Perpres Jokowi.

Rabu, 18 Mar 2015 08:12 WIB

detikNews

Revisi PP Remisi Harus Perkuat Efek Jera, Bukan Beri Angin Segar Bagi Koruptor

Menkum Yasonna Laoly diminta melakukan revisi soal remisi dengan maksud menguatkan efek jera bagi koruptor bukan malah mempermudah pemberian remisi.

Rabu, 18 Mar 2015 07:28 WIB

detikNews

Golkar Kubu Agung: Kenapa Menkum Dilaporkan ke Polisi?

Sekjen Golkar hasil Munas Ancol, Zainudin Amali mempertanyakan pelaporan Menkum HAM Yasonna Laoly ke Mabes Polri oleh kubu Aburizal Bakrie. Pelaporan itu dinilai tidak tepat.

Rabu, 18 Mar 2015 06:42 WIB

detikNews

Mabes Polri Pelajari Aduan Kubu Ical terhadap Menkum

Mabes Polri mempelajari aduan kubu Aburizal Bakrie terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna dilaporkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Rabu, 18 Mar 2015 05:21 WIB

detikNews

Ical Ajukan Gugatan Baru ke PN Jakarta Utara, Agung: Kita Layani

Aburizal Bakrie melalui pengacaranya Yusril Ihza Mahendra mencabut gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dan mengajukan gugatan baru ke PN Jakarta Utara dengan tergugat Agung Laksono cs dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Apa tanggapan Agung?

Selasa, 17 Mar 2015 19:13 WIB

detikNews

Menkum Sebut Golkar Rugi Sendiri Bila Terus Berkonflik Jelang Pilkada

Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan akhir tahun ini. Lalu bagaimana jika Golkar masih berkonflik?

Selasa, 17 Mar 2015 19:08 WIB

detikNews

Digugat Kubu Ical, Menkum Yasonna: Silakan, Kita Layani

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly digugat kubu Aburizal Bakrie (Ical) karena mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol.

Selasa, 17 Mar 2015 18:51 WIB

detikNews

Jokowi Akan Keluarkan Perpres Kepengurusan Golkar Agung Laksono

Menkum HAM Yasonna Laoly telah menyetujui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono. Yasonna mengatakan Jokowi akan segera mengeluarkan Perpres kepengurusan Golkar Agung Laksono tersebut.

Selasa, 17 Mar 2015 18:42 WIB

detikNews

Wacana Remisi Koruptor, Ditjen PAS Sebut PP 99/2012 Kemunduran

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.

Selasa, 17 Mar 2015 17:48 WIB

detikNews

Koruptor Perlu Didiskriminasi, Jangan Beri Remisi!

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menentang keras pandangan Yasonna. Menurut Busyro, justru koruptor perlu didiskriminasi dengan tidak diberi remisi. Bila Anda setuju pendapat Busyro Muqoddas, pilih Pro!

Selasa, 17 Mar 2015 17:09 WIB