detikNews

Mega Umumkan Terbitnya Perpu Pemilu Pukul 22.00 WIB

Presiden Megawati akan mengumumkan terbitnya Perpu yang mengamandemen UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu malam ini pukul 22.00 WIB.

Jumat, 02 Apr 2004 19:45 WIB

detikNews

Perpu Pemilu Diteken Malam Nanti

Presiden Megawati, Jumat (2/4/2004) sebelum pukul 24.00 WIB, akan menandatangani Perpu yang mengamandemen UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

Jumat, 02 Apr 2004 17:49 WIB

detikNews

Ada Tidaknya Pemilu Susulan Ditentukan Hari Ini

Tanda-tanda pemilu susulan masih mengancam. Jadi tidaknya pemilu susulan itu akan ditentukan Jumat (2/4/2004) atau H-3 coblosan.

Jumat, 02 Apr 2004 09:17 WIB

detikNews

Ketua KPU: Sikap Yusril Tak Terpuji

Ketua KPU Nazarudin Samsudin menilai kecaman yang dilontarkan Menkeh dan HAM Yusril sebagai tindakan yang tak terpuji.

Rabu, 31 Mar 2004 21:50 WIB

detikNews

Yusril: KPU Sewenang-Wenang

KPU melarang Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra melakukan kampanye. Dijatuhi sanksi itu Yusril menuduh KPU sewenang-wenang.

Rabu, 31 Mar 2004 12:24 WIB

detikNews

Yusril: KPU Sewenang-Wenang

KPU melarang Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra melakukan kampanye. Dijatuhi sanksi itu Yusril menuduh KPU sewenang-wenang.

Rabu, 31 Mar 2004 12:24 WIB

detikNews

Malam Ini, Akan Keluar Perppu yang Legalkan Kesalahan KPU

Detik-detik ini pemerintah akan keluarkan Perppu yang akan melegalkan kesalahan KPU. Di mana KPU tak mampu penuhi target waktu distribusi logistik.

Selasa, 30 Mar 2004 20:11 WIB

detikNews

Rapat Konsultasi DPR, KPU, Presiden Digelar Malam Nanti

Selasa (30/3/2004) pukul 19.00 WIB nanti, akan digelar rapat konsultasi antara KPU, DPR, dan presiden guna membahas persiapan pemilu.

Selasa, 30 Mar 2004 10:35 WIB

detikNews

Digelar di Luar Jadwal Cuti, KPU akan Hentikan Kampanye Yusril

KPU akan menghentikan kampanye Yusril Ihza Mahendra mulai hari ini karena ia berkampanye di luar jadwal cuti sebagai Menkeh dan HAM.

Senin, 29 Mar 2004 21:11 WIB

detikNews

Ketua KRHN: Dasar Pemilu Susulan Cukup SK KPU

Pelaksanaan pemilihan umum susulan dan atau lanjutan tidak membutuhkan payung hukum dari pemerintah. SK KPU saja sudah cukup.

Senin, 29 Mar 2004 17:02 WIB