Wakil Ketua DPR AM Fatwa menilai KPU tetap perlu payung hukum, bila Pemilu dilakukan susulan. Walau KPU Optimis logistik sudah 95 % diterima daerah.

Sampai saat ini masih ada 52 desa yang masuk daerah hitam di NAD menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk bisa mengikuti pemilu.