Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya harmonisasi RUU Daerah Kepulauan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
DPD menegaskan pentingnya RUU Daerah Kepulauan untuk keadilan fiskal dan penguatan kewenangan daerah. Kebijakan ini diharapkan menjawab tantangan pembangunan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong pengawas khusus untuk RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.