detikNews

Ketua Baleg DPR Sebut Belum Ada Keputusan Omnibus RUU Pemilu-Pilkada

"Satu-satu, satu satu. Belum ada keputusan omnibus politik," kata Bob Hasan.

Selasa, 10 Jun 2025 14:29 WIB

detikNews

Agenda Bersama Pasca Putusan 135

Secara tekstual, putusan 135 berpotensi menimbulkan problem. Namun, di satu sisi putusan MK bersifat mengikat.

Senin, 28 Jul 2025 11:12 WIB

detikNews

Pemilih dalam Pemilu Lokal

Pemilu yang adil dan jujur adalah kunci demokrasi. Artikel ini membahas sistem pemilu, tantangan, dan evolusi pemilihan di Indonesia serta dampaknya.

Rabu, 15 Okt 2025 16:21 WIB

detikNews

MK Putuskan Harus Ada Keterwakilan Perempuan di Pimpinan Setiap AKD DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan harus ada keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.

Kamis, 30 Okt 2025 12:52 WIB

detikNews

Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Soroti Putusan MK soal Pemilu

Bamsoet menambahkan, putusan MK memang bersifat final, mengikat serta tidak bisa diganggu gugat. Namun pelaksanaannya tetap membutuhkan instrumen hukum.

Sabtu, 05 Jul 2025 20:26 WIB

detikNews

Pilkada dalam Persimpangan Demokrasi dan Efisiensi

Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.

Minggu, 28 Des 2025 10:10 WIB

detikNews

Legitimasi Keterwakilan dengan Kesehatan

Kesehatan sebagai indikator keterwakilan politik di Indonesia sering terabaikan. Pentingnya dashboard kesehatan untuk menilai kinerja wakil rakyat.

Sabtu, 13 Sep 2025 14:37 WIB

detikNews

Ragam Tanggapan Usai MK Putuskan AKD Harus Muat Keterwakilan Perempuan

MK mengharuskan keterwakilan perempuan di pimpinan AKD DPR. Begini tanggapan pimpinan dan partai politik di parlemen.

Senin, 03 Nov 2025 06:02 WIB

detikNews

Di Balik Kritik Aturan Pemisahan Pemilu

Bagaimana hal ini dilihat sebagai aturan yang memberatkan partai? Berapa besar potensi aturan ini akan direvisi?

Senin, 07 Jul 2025 14:40 WIB

detikNews

Semi Final Putusan Pemilu Terpisah MK

Persoalan mengenai permohonan yang diajukan oleh Perludem di Mahkamah Konstitusi sebenarnya bukan merupakan soal validitas norma.

Minggu, 20 Jul 2025 09:15 WIB