detikNews

PUKAT UGM: Setya Novanto Harus Segera Ditahan

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) menilai seharusnya KPK segera menahan Setya Novanto.

Senin, 17 Jul 2017 22:05 WIB

detikNews

Ini 6 Alasan Pakar Hukum Dukung Shared Responsibility MA-KY

Konsep shared responsibility sudah lazim diterapkan di berbagai negara dan KY bukanlah Departemen Kehakiman.

Jumat, 26 Mei 2017 14:03 WIB

detikNews

Pakar: Keterlibatan KY dalam Manajemen Jabatan Hakim adalah Sah

"Keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah sah dan legitimate menurut konstitusi," ujar Oce Madril.

Jumat, 26 Mei 2017 09:06 WIB

detikNews

Soal Hak Angket, Pukat UGM: KPK Bisa Ajukan Sengketa ke MK

PUKAT UGM menilai usulan hak angket DPR terhadap KPK salah alamat. Jika tetap dilanjutkan, KPK bisa mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat, 28 Apr 2017 12:58 WIB

detikNews

Aktivis Antikorupsi Yogya Ramai-ramai Kutuk Penyerangan ke Novel

Pukat FH UGM, Koalisi Masyarakat Sipil, Pusham UII, LKiS, Sarang Lidi, Warga Berdaya, dan IDEA berkumpul dan menyerukan pengusutan tuntas teror ke Novel

Selasa, 11 Apr 2017 12:03 WIB

detikNews

Pukat UGM: Dorongan Hak Angket e-KTP, Upaya Lemahkan KPK

Wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut korupsi e-KTP, dinilai sebagai polisitasi kasus hukum untuk melemahkan KPK.

Selasa, 21 Mar 2017 16:01 WIB

detikNews

Fahri Hamzah Usul Hak Angket e-KTP, Pukat UGM: Dia Bermain Politik

Pukat FH-UGM menilai usulan hak angket dari Fahri Hamzah sebagai upaya yang sarat akan agenda politik

Rabu, 15 Mar 2017 06:30 WIB

detikNews

Pukat UGM: Jelang Coblosan Waspadai Serangan Fajar

Masyarakat diminta mewaspadai politik uang pada hari tenang.

Senin, 13 Feb 2017 14:51 WIB

detikNews

KPK Beri Penyuluhan ke Kiai: Pesantren Hati-hati Terima Uang Tak Wajar

KPK mengimbau kiai-kiai di ponpes agar tidak tertipu atas pemberian hibah dari koruptor. Pasalnya para koruptor kerap memberikan bantuan dari hasil korupsi.

Sabtu, 30 Apr 2016 15:57 WIB

detikNews

Menolak GBHN, Menolak Revisi UUD, Menolak Masa Lalu

Kelompok Pengkaji Perubahan Konstitusi (KP2K) menolak masuknya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD.

Rabu, 20 Jan 2016 09:08 WIB