Pmerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi publik jika memang serius segera membahas RUU Perampasan Aset. Draf RUU tersebut harus mudah diakses oleh publik.
Baleg DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR.
Johan Rosihan mengatakan pembinaan ideologi negara cukup diatur Peraturan Presiden, sementara penguatan ideologi dan konstitusi menjadi peran utama MPR RI.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri, mengatakan ada potensi RUU Haji dan Umrah dirampungkan pada Juli ini. Ini tindak lanjut kuota haji 2026 yang sudah ada.