detikNews

Pendukung Ical Rontok, 80% DPD Loncat ke Agung

Kubu Agung Laksono terus mengklaim dukungan terhadap mereka terus menguat setelah pengakuan pemerintah melalui surat Menkum HAM. Kini 80% DPD II disebut sudah merapat ke DPP Slipi yang dikomandani Agung Laksono.

Kamis, 19 Mar 2015 12:38 WIB

detikNews

Roadshow Agung Laksono Cs dan Harapan Satukan KMP-KIH

Setelah mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, DPP Golkar yang dipimpin Agung Laksono langsung roadshow menemui satu persatu pimpinan partai politik. Ada satu misi yang dibawa, yaitu melebur KMP dan KIH.

Kamis, 19 Mar 2015 12:13 WIB

detikNews

23 Maret DPR Buka Masa Sidang, KMP Siapkan Angket Menkum HAM

DPR bakal memulai masa sidang kembali pada Senin 23 Maret mendatang. Partai anggota Koalisi Merah Putih bersiap menggulirkan angket terhadap Menkum HAM.

Kamis, 19 Mar 2015 10:16 WIB

detikNews

MoU KPK dan Kementerian Terkait Penyelamatan Sumber Daya Alam Diteken di Istana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa kementerian melakukan penandatangan nota kesepakatan bersama (MoU) tentang "Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia" di Istana Negara 

Kamis, 19 Mar 2015 08:57 WIB

detikNews

Agung Pede Didukung Seluruh Indonesia, Kubu Ical Mengaku Masih Solid

Ketum Golkar Agung Laksono yakin akan mendapat dukungan dari pengurus seluruh Indonesia setelah kepengurusannya mendapat pengakuan dari Menkum HAM Yasonna Laoly. Kubu Ical menepis anggapan itu.

Kamis, 19 Mar 2015 07:04 WIB

detikNews

Disebut Ilegal, Kubu Ical: Negara Masih Akui Ical Sebagai Ketum Golkar

Ketua Umum Golkar Agung Laksono menyebut kebijakan Aburizal Bakrie ilegal. Kubu Ical pun membalas dengan menyatakan bahwa legalitas Ical sebagai Ketum masih diakui negara.

Kamis, 19 Mar 2015 06:06 WIB

detikNews

Jangan Samakan dengan Napi Biasa, Remisi Pada Napi Koruptor Harus Diperketat!

Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar tak setuju bila narapidana kasus korupsi disamakan dengan napi biasa. Jadi, napi koruptor tak bisa sembarang diberi remisi.

Rabu, 18 Mar 2015 21:17 WIB

detikNews

Wakil Ketua Komnas HAM: Tak Hanya di Penjara, Koruptor Layak Dimiskinkan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berencana memberikan remisi bagi terpidana korupsi. Rencana ini pun mendapat perhatian termasuk dari Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Siti Noor Laila.

Rabu, 18 Mar 2015 19:41 WIB

detikNews

JK Sebut Koruptor Berhak Dapat Remisi karena Sudah Jalani Hukuman

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Rabu, 18 Mar 2015 19:07 WIB

detikNews

Jaksa Agung: PP Pembatasan Remisi Bagi Koruptor Masih Relevan

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Rabu, 18 Mar 2015 18:14 WIB