detikFinance

Jokowi Mau Pangkas Jumlah Eselon, Mantan Ketua MK: Bisa Geger!

"Kalau secara nasional itu bisa geger," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

Senin, 21 Okt 2019 12:38 WIB

detikNews

Fraksi NasDem Dukung Rencana Omnibus Law Jokowi Masuk Prolegnas DPR

"Kalau melihat kesiapannya, ini akan menjadi inisiatif pemerintah. Dari DPR kami tentu mendukung," kata Dewan Penasihat F-NasDem Johnny G Plate.

Senin, 21 Okt 2019 11:18 WIB

detikNews

Aspek Politik Dinilai Bakal Hambat 2 Omnibus Law Jokowi Terwujud

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri menilai omibus law masih asing bagi parap politisi. Sehingga pemerintah perlu adanya negosiasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

Senin, 21 Okt 2019 09:47 WIB

detikFinance

Darmin Bongkar Rencana Jokowi Bikin UU Lapangan Kerja dan UKM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerbitkan dua undang-undang baru, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Minggu, 20 Okt 2019 22:00 WIB

detikFinance

Soroti Target Jokowi Soal Ekonomi, Sandiaga: Harus Kerja Keras

Politikus Gerindra Sandiaga Uno menyoroti pidato perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca dilantik hari ini.

Minggu, 20 Okt 2019 21:00 WIB

detikNews

Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan prioritasnya untuk menyederhanakan regulasi. Salah satunya adalah lewat pembentukan dua UU.

Minggu, 20 Okt 2019 16:39 WIB

detikFinance

Periode II, Jokowi Ajak DPR Bikin UU Lapangan Kerja dan UKM

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM"

Minggu, 20 Okt 2019 16:39 WIB

detikFinance

Jokowi Periode ke 2, Pengusaha Minta Setop Tumpang Tindih Aturan

"Sekarang ini yang harus dilakukan adalah sinkronisasi regulasi. Agar tidak ada lagi tumpang tindih aturan."

Sabtu, 19 Okt 2019 19:30 WIB

detikFinance

Jokowi Diminta Pangkas Aturan, Luhut: 72 UU Lama Diharmonisasi

"Ada 72 undang-undang lama dari tahun 60-90 diharmonisasi menggunakan omnibus law,"

Jumat, 11 Okt 2019 14:33 WIB

detikFinance

Bentrok Kewenangan Pusat dan Daerah Bikin Investasi RI Seret

Pemerintah mengungkapkan salah satu penyebab investasi yang masuk ke Indonesia seret adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

Rabu, 25 Sep 2019 17:11 WIB