detikNews

Menkum HAM Targetkan Bahas Omnibus Law Bareng DPR Januari 2020

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku pemerintah telah hampir rampung membahas omnibus law.

Rabu, 13 Nov 2019 18:24 WIB

detikNews

Rapat dengan Baleg, Mahfud Md Singgung Jaminan Omnibus Law Ada di DPR

"Yang harus menjamin itu bapak-bapak ketika membahas di sini (DPR). Pemerintah mengajukan rancangannya, bapak setuju nggak," kata Mahfu.

Rabu, 13 Nov 2019 17:35 WIB

detikFinance

Gara-gara Aturan di RI Ribet, Investasi Rp 1.722 Triliun Mandek

Pemerintah sedang menggarap penyatuan undang-undang. Salah satu tujuannya demi memperlancar investasi senilai Rp 1.722 triliun.

Rabu, 13 Nov 2019 15:54 WIB

detikFinance

Ke DPR, Luhut Cs Rapat Bahas Penyatuan UU

Badan Legislasi DPR RI siang ini memanggil para menteri koordinator untuk melakukan rapat kerja. Rapat kali ini membahas prolegnas 2020-2024.

Rabu, 13 Nov 2019 15:08 WIB

detikFinance

Jokowi ke Pemda: Stop Bikin Perda, Ruwet!

Menurut Jokowi, banyaknya peraturan baru hanya menyusahkan pemerintah ke depannya.

Rabu, 13 Nov 2019 12:08 WIB

detikFinance

Jokowi Akan Punya Wewenang Batalkan Aturan Kementerian Hingga Daerah

Presiden Jokowi bakal memiliki kewenangan membatalkan aturan yang sedang berjalan, baik di tingkat peraturan presiden, kementerian, hingga pemerintah daerah.

Senin, 11 Nov 2019 22:00 WIB

detikFinance

Pemerintah Mau Rombak Daftar Negatif Menjadi Positif Investasi

Daftar tersebut akan dirilis pada bulan Januari tahun 2020.

Senin, 11 Nov 2019 20:52 WIB

detikFinance

Pemerintah Mau Pangkas 71 Aturan untuk Bikin UU Cipta Lapangan Kerja

Airlangga mengatakan, ada 71 UU yang akan dibabat untuk membentuk satu omnibus law Cipta Lapangan kerja tersebut.

Senin, 11 Nov 2019 18:58 WIB

detikFinance

UU Cipta Lapangan Kerja Bakal Digabung dengan UU UMKM

"Rencananya jadi satu. Jadi diintegrasikan semuanya," ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki

Senin, 11 Nov 2019 13:45 WIB

detikFinance

Airlangga Panggil Menkumham dan Menaker, Bahas Apa?

Dua UU tersebut dinamakan Jokowi dengan nama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dua UU tersebut akan menggunakan skema omnibus law.

Senin, 11 Nov 2019 10:20 WIB