detikNews

Semakin Berat, Calon Independen di Pilkada Harus Kantongi 900 Ribuan KTP

KPU telah mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan di pilkada, termasuk soal pencalonan calon independen. Ternyata, syarat maju calon independen lebih berat dibanding PKPU sebelumnya.

Selasa, 26 Mei 2015 10:14 WIB

detikNews

KPU Bisa Terima Islah Golkar untuk Pilkada, Ini Ketentuannya

Partai Golkar yang masih bersengketa di pengadilan pasca putusan PTUN saat ini tengah mengupayakan proses islah atau perdamaian agar bisa ikut Pilkada. ‎Jika islah tercapai, KPU bisa menerima Golkar sebagai peserta pilkada, namun ada ketentuannya. Apa?

Senin, 25 Mei 2015 11:30 WIB

detikNews

Ical: JK Ingin Agung dan Menkumham Tak Ajukan Banding

PTUN Jakarta memutuskan membatalkan SK MenkumHAM terkait pengesahan kepengurusan Golkar Munas Ancol. Menkumham pun memutuskan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tas putusan ini.

Minggu, 24 Mei 2015 00:10 WIB

detikNews

Ini Isi Pertemuan Kubu Ical dan JK

Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) telah bertemu dengan eks Ketum Golkar Jusuf Kalla. Usai pertemuan, kubu Ical bersedia melanjutkan pembahasan kerja sama dengan kubu Agung di Pilkada Serentak 2015.

Sabtu, 23 Mei 2015 23:25 WIB

detikNews

Ketua Komisi II: Permintaan Agar BPK Audit KPU Bukan karena Dendam

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada kaitan dengan urusan revisi UU Pilkada.

Jumat, 22 Mei 2015 18:49 WIB

detikNews

KPU Surabaya Buka Calon Pendaftaran Calon Wali Kota Independen

KPU mulai buka penerimaan dokumen syarat dukungan jalur perseorangan pilkada Kota Surabaya. Penerimaan dibuka setelah hari ini KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi 12 partai politik.

Kamis, 21 Mei 2015 16:00 WIB

detikNews

Pengembang Apartemen Buah Batu Park Bandung Pailit

PN Jakpus mempailitkan PT Menara Karsa Mandiri (MKM) selaku pengembang apartemen Buah Batu Park, Bandung. PT MKM terbukti lalai dalam melaksanakan perjanjiannya dengan para krediturnya.

Kamis, 21 Mei 2015 07:41 WIB

detikNews

KPU: Kalau Jadi Direvisi, UU Pilkada Mungkin untuk Pilkada Selanjutnya

Komisi II DPR RI tetap membahas revisi Undang-undang Pilkada meski Presiden Jokowi telah menolak secara halus. Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan bahwa pihaknya tak ikut proses pembahasan revisi tersebut.

Rabu, 20 Mei 2015 18:41 WIB

detikNews

5 Fraksi DPR Tolak Revisi UU Pilkada

Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pilkada tetap berjalan meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Niat Komisi II ini pun sebenarnya tidak bulat karena suara tiap-tiap fraksi tidak sama.

Selasa, 19 Mei 2015 18:49 WIB

detikNews

Ini Pasal yang Ingin Ditambahkan ke UU Pilkada Demi Golkar dan PPP

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Selasa, 19 Mei 2015 18:21 WIB