detiksearch

detikNews

Awas!! Sebarkan Ajaran Komunis/Marxisme Diancam 7 Tahun Penjara

Rancangan KUHP ternyata menyerap TAP MPR tentang larangan menyebar ajaran komunisme dijadikan kejahatan terhadap negara. Namun apabila untuk kepentingan studi, tak dikenakan pidana.

Kamis, 21 Mar 2013 13:50 WIB

detikNews

Hukum Adat Masuk Rancangan KUHP untuk Keadilan Masyarakat

Jika dalam KUHP yang berlaku saat ini tak ditemukan hukum adat, maka sebentar lagi hukum adat akan eksis. Namun hukum adat hanya bisa dikenakan dengan berbagai syarat tertentu.

Kamis, 21 Mar 2013 13:21 WIB

detikNews

Politisi PKS Yakin Revisi KUHAP Tak Akan Pengaruhi Izin Penyadapan KPK

Salah satu yang diatur dalam Rancangan Kitab KUHAP yang diserahkan pemerintah ialah soal penyadapan. Bagi Anggota Komisi III, Indra, KUHAP tidak akan mempengaruhi izin penyadapan KPK.

Kamis, 21 Mar 2013 12:34 WIB

detikNews

Komisi III Targetkan Revisi KUHP dan KUHAP Kelar Pertengahan 2014

Komisi III DPR segera memulai pembahasan revisi KUHP dan KUHAP. Ditargetkan revisi dua aturan hukum nasional ini beres pertengahan tahun 2014.

Kamis, 21 Mar 2013 12:16 WIB

detikNews

Hapus Hukum Kolonial Belanda, RUU KUHP Muat 4 Misi Utama

Berapa jumlah UU yang mempidanakan di Indonesia? Mungkin Anda akan kesulitan menjawabnya. Dengan KUHP baru, masyarakat tidak kesulitan mempelajari hukum pidana Indonesia.

Kamis, 21 Mar 2013 11:29 WIB

detikNews

Pemidanaan Kumpul Kebo Cegah Seks Bebas & Selamatkan Generasi Bangsa

Rencana pemerintah memidanakan pelaku kumpul kebo dinilai dapat mencegah rusaknya generasi bangsa. Rencana ini dituangkan di RUU KUHP yang diserahkan ke DPR pada 6 Maret lalu.

Kamis, 21 Mar 2013 09:39 WIB

detikNews

Pasal Santet Bisa Timbulkan Kegoncangan Sosial

Pasal santet dalam Rancangan KUHP terus menuai kontroversi. Ada yang mendukung tetapi ada yang menolak. Pasal ini bisa memicu kegoncangan sosial apabila diterapkan.

Kamis, 21 Mar 2013 08:17 WIB

detikNews

Hati-hati Pidanakan Pelaku Kumpul Kebo

Menyeret pidana pelaku kumpul kebo dalam Rancangan KUHP dinilai gegabah. Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Tamagola menilai sebaiknya negara menyerahkan masalah kumpul kebo kepada masing-masing masyarakat.

Kamis, 21 Mar 2013 06:41 WIB