Jika privatisasi dan dampaknya berlangsungĀ tentu akan menimbulkan gejolak sosial serta biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar. Untuk itu DPR harus memberikan perhatian penuh pada persoalan ini.
Upaya pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban negara. Tetapi, juga kewajiban actor non state. Sebut saja Transnational Corporation dan perusahaan bisnis lainnya.
Pemprov Jawa Barat ngotot akan memfungsikan kembali TPA Leuwigajah di tengah-tengah penolakan masyarakat. Namun keputusan terakhir tetap berdasarkan hasil pertemuan pemerintah dengan DPRD.
Pemerintah dengan kelompok ekonom Mafia Berkeley dan para Economic Hit Man sebagai motor menjadikan kontrak dengan IMF sebagai satu-satunya acuan. Kontrak ini mengabaikan mandat konsitusi negara, UUD 1945.
Sudah seharusnya kita menghormati Mantan Suharto yang saat ini sedang sakit, terkulai parah di RSPP dan juga atas jasa-jasanya yang telah membangun Negeri ini makmur, adil, dan sejahtera.
PBB dan Bank Dunia menyatakan Soeharto adalah pemimpin terkorup di dunia. Merasa tidak benar, puluhan orang minta PBB dan Bank Dunia minta maaf pada Soeharto.