detikNews

Ambang Batas Capres 20 Persen Dinilai Jauhkan Perempuan dari Politik

Direktur Perludem Titi Angraini menyebut ada 6 bahaya jika aturan ambang batas (presidential threshold) calon presiden (capres) tidak dibatalkan. Apa saja?

Selasa, 31 Jul 2018 16:08 WIB

detikNews

Akademisi Ramai-ramai 'Lawan' Manuver JK Nyawapres Lagi

Sejumlah akademisi mendatangi MK 'melawan' manuver JK. Para akademisi menegaskan masa jabatan capres-cawapres hanya dua kali. Manuver yang mengancam demokrasi.

Senin, 30 Jul 2018 14:21 WIB

detikNews

Mereka Caleg Artis Pengeruk Suara yang Pindah Partai

Seberapa kuat para artis merebut hati rakyat di kontestasi Pileg 2019?

Minggu, 22 Jul 2018 09:03 WIB

detikNews

Perludem Nilai Partai Manfaatkan Artis Raup Suara Instan di Pileg

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengkritik fenomena artis masuk partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Apa kritiknya?

Kamis, 19 Jul 2018 17:59 WIB

detikNews

Perludem Nilai Pilkada Serentak 2018 Belum Efisien

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Pilkada serentak 2018 kemarin belum efisien. Apa alasannya?

Kamis, 19 Jul 2018 17:17 WIB

detikNews

Penggugat Ambang Batas Capres Minta MK Prioritaskan Perkaranya

Penggugat meminta agar gugatannya diprioritaskan oleh majelis hakim. Sebisa mungkin, gugatan itu segera diputus.

Rabu, 18 Jul 2018 13:15 WIB

detikNews

Menduga Alasan Sulitnya Mencari Bacaleg Perempuan

Kesulitan mencari bacaleg perempuan dianggap karena biaya politik yang besar. Seperti apa penjelasannya?

Sabtu, 14 Jul 2018 11:39 WIB

detikNews

Memperkuat Pengawasan Pemilu

Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Selasa, 10 Jul 2018 12:35 WIB

detikNews

Warga Diminta Tak Pilih Caleg Parpol Penolak PKPU 20/2018

Pegiat antikorupsi menyeru warga agar tak memilih caleg-caleg dari partai yang menolak PKPU No 20/2018. PKPU itu melarang eks napi korupsi maju jadi caleg.

Kamis, 05 Jul 2018 17:30 WIB

detikNews

Bawaslu Diminta Dukung PKPU yang Larang Eks Koruptor Nyaleg

ICW dan Perludem meminta Bawaslu agar tidak ikut menilai PKPU yang melarang mantan napi korupsi mencaleg. Sebab, hal itu bertentangan dengan tugas Bawaslu.

Kamis, 05 Jul 2018 16:59 WIB