detikNews

Serahkan Sertifikat TV Bikinan Kusrin, Menkum HAM: Semoga Jadi Merek Besar

 Yasonna berharap televisi kusrin bisa menjadi merek yang terkenal di dunia.

Kamis, 25 Feb 2016 12:21 WIB

detikNews

Jokowi Keluarkan Perpres Status Dosen 35 PTS yang Dinegerikan

35 PTS berubah menjadi PTN. Nasib dosennya ditentukan melalui Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada (1/2/2016) lalu.

Senin, 22 Feb 2016 10:27 WIB

detikFinance

Jokowi Teken Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Rabu, 10 Feb 2016 10:58 WIB

detikNews

Menkum Yasonna: Golkar dan PPP, Cepatlah Islah

Oendekatan politik melalui islah dianggap Menkum Yasonna Laoly sebagai solusi terbaik dibanding tetap berkutat pada jalur hukum.

Rabu, 20 Jan 2016 09:51 WIB

detikNews

Menkum Yasonna Ingin Napi Teroris Berpindah-pindah Lapas

Yasonna tak mau para teroris ditempatkan di satu penjara khusus yang dikhawatirkan malah berpeluang membentuk sel baru dan merencanakan teror.

Rabu, 20 Jan 2016 09:28 WIB

detikNews

PPP Kepengurusan Bandung Klaim Menkum Yasonna Dukung Muktamar Islah

Mahkamah Partai dan tokoh senior PPP menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk membahas keputusan muktamar islah. 

Selasa, 19 Jan 2016 19:09 WIB

detikNews

Menkum HAM Kaji Pemisahan Penjara Napi Terorisme

Usulan pemisahan penjara bagi napi kasus terorisme diwacanakan. Usulan ini muncul untuk mencegah penyebaran ajaran sesat oleh napi terorisme.

Selasa, 19 Jan 2016 16:45 WIB

detikNews

Jokowi Teken PP Permohonan Tukar-menukar Fungsi Kawasan Hutan

Jokowi menandatangani PP tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Tujuannya untuk menyederhanakan proses perubahan fungsi kawasan hutan.

Selasa, 19 Jan 2016 09:54 WIB

detikFinance

Jokowi Izinkan Orang Asing Punya Rumah di RI

Presiden Jokowi merestui orang asing untuk memiliki rumah maupun hunian di Indonesia. Kebijakan itu diatur dalam PP nomor 103 tahun 2015.

Rabu, 13 Jan 2016 11:58 WIB

detikNews

Minta SK PPP Diterbitkan, Djan Faridz: Menkum Harus Hormati Hukum

Kubu Djan Faridz memang sudah mengajukan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu, 18 November 2015.

Senin, 04 Jan 2016 12:38 WIB