detiksearch

detikNews

Minimalisir Efek di Masyarakat, Pasal Santet Diperlukan

Pasal santet yang tertuang dalam Rancangan KUHP dinilai diperlukan. Sebab pasal ini untuk meminimalisir berbagai dampak negatif adanya santet yang ada di masyarakat.

Senin, 25 Mar 2013 14:32 WIB

detikNews

Hakim di Bandung Ditangkap, Pemerintah Harusnya Tarik RUU KUHAP

Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi ditangkap KPK atas dugaan suap terkait vonis kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). Nah, dari kasus ini semestinya pemerintah sudah berpikir untuk menarik RUU KUHAP yang mengatur penyadapan KPK.

Minggu, 24 Mar 2013 10:45 WIB

detikNews

Dimyati: Pengguna Jasa Santet itu Pengusaha, Artis & Oknum

Komisi III DPR akan mengunjungi 4 negara Eropa untuk studi banding hukum pidana dan hukum acara pidana. DPR berdalih studi banding ini harus dan sangat relevan. Benarkah?

Sabtu, 23 Mar 2013 13:34 WIB

detikNews

Jerat Gratifikasi Seks, KPK Bisa Terapkan Hukum Adat

Fenomena hukum belakangan yaitu gratifikasi seks untuk memuluskan korupsi. Meski belum diatur secara tegas, secara tersirat Rancangan KUHP mengatur gratifikasi seks.

Sabtu, 23 Mar 2013 12:54 WIB

detikNews

3 Daerah Ini Mentolerir Kumpul Kebo

Pakar hukum pidana Andi Hamzah menilai memidanakan kumpul kebo tidak selaras dengan hukum adat bangsa Indonesia. Di beberapa daerah, kumpul kebo ditolerir.

Sabtu, 23 Mar 2013 12:31 WIB

detikNews

Politisi PPP: Pasangan Nikah Siri Jangan Disamakan dengan Kumpul Kebo

Komisi III DPR sedang membahas RUU KUHP dan KUHAP yang di antaranya memuat pasal kumpul kebo. Politisi PPP Achmad Dimyati menilai pasangan kumpul kebo tidak bisa disamakan dengan pasangan yang melakukan nikah siri.

Sabtu, 23 Mar 2013 12:30 WIB

detikNews

Ada Hakim Ditangkap Suap, Apa Perlu KPK Izin Hakim Dalam Menyadap?

Kewenangan penyadapan KPK akan dibatasi melalui RUU KUHAP yang mengharuskan lembaga itu untuk izin dulu ke pengadilan dalam menyadap. Dan ternyata potret mafia peradilan masih tergambar jelas.

Jumat, 22 Mar 2013 18:59 WIB