detikNews

Romi Yakin Berhak Teken Calon Kepala Daerah Pasca Putusan PT TUN

Ketua umum PPP Romahurmuziy yakin pihaknya yang berhak meneken calon kepala daerah dalam Pilkada 2015.

Senin, 13 Jul 2015 18:34 WIB

detikNews

Beda dengan Golkar, PPP Romi Setuju Calon di Pilkada Diteken 2 Kubu

Rapat konsultasi pimpinan DPR, KPU, Bawaslu, fraksi dan Kemendagri sepakat Golkar dan PPP bisa ikut Pilkada, dengan syarat mengajukan satu calon.

Jumat, 10 Jul 2015 10:16 WIB

detikNews

MK Batalkan Pasal Antipolitik-Dinasti, KPU Siapkan Revisi Aturan

Pasca keputusan MK yang membatalkan pasal soal pembatasan dinasti politik petahana, KPU lantas menyiapkan revisi peraturannya (PKPU).

Kamis, 09 Jul 2015 16:34 WIB

detikNews

MK Restui Politik Dinasti, Yasonna: KPU Harus Membuat PKPU Baru

Menkum HAM Yasonna Laoly pun meminta KPU untuk segera menyesuaikan dengan peraturan Pilkada.

Rabu, 08 Jul 2015 18:55 WIB

detikNews

Komisi II Minta Surat Edaran KPU Dicabut, KPU: Nanti Kita Putuskan

Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.

Jumat, 26 Jun 2015 22:02 WIB

detikNews

Saat KPU dan Komisi II DPR Mencari Makna 'Petahana'

Pihak KPU mencoba menjelaskan definisi petahana kepada Anggota Komisi II dalam rapat di Gedung DPR.

Jumat, 26 Jun 2015 21:24 WIB

detikNews

Soal Dinasti Politik, KPU: Kami Sudah Koordinasi dengan Mendagri

Politik Dinasti menjadi poin yang coba ditangkal oleh penyelenggara Pemilu dan DPR jelang Pilkada serentak tahun ini.

Jumat, 26 Jun 2015 20:27 WIB

detikNews

Ketua KPU: Tak Ada Definisi Petahana di UU Pilkada

Definisi petahana (incumbent) menjadi perdebatan karena menjadi celah munculnya dinasti politik di Pilkada.

Rabu, 24 Jun 2015 19:31 WIB

detikNews

Komisi II DPR Desak KPU Cabut Surat Edaran yang Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR mulai bereaksi keras atas terbitnya Surat Edaran KPU nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti.

Rabu, 24 Jun 2015 18:54 WIB

detikNews

Kunci Tangkal Politik Dinasti di Mendagri dan Parpol

KPU mengungkapkan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 302/VI/KPU/2015 hanya memperjelas peraturan yang ada.

Rabu, 24 Jun 2015 17:10 WIB