detikFinance

DPR Sahkan RUU Kepailitan

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan RUU kepailitan menjadi UU. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan ada kepastian hukum bagi investor.

Rabu, 22 Sep 2004 14:37 WIB

detikNews

SBY-Kalla Terus Melaju

SBY-Kalla tampak sudah tak terbendung lagi. Duet dari Partai Demokrat ini terus melaju meninggalkan Mega -Hasyim. Kabinet pun mulai disiapkan!

Rabu, 22 Sep 2004 06:29 WIB

detikNews

Siapa Menteri yang Bertahan?

SBY-JK mempertimbangkan untuk mempertahankan sejumlah menteri kabinet Mega-Hamzah di kabinetnya. Siapa yang berpeluang?

Selasa, 21 Sep 2004 15:17 WIB

detikNews

SBY-Kalla Tunggu Pengesahan RUU Kementerian Negara

SBY-Kalla mulai membahas susunan kabinet. Agar penyusunan kabinet mulus, Tim SBY-Kalla berharap RUU Kementerian Negara bisa disahkan sebelum 5 Oktober.

Selasa, 21 Sep 2004 13:33 WIB

detikNews

Ajak Pimpinan Parpol, SBY-Kalla Gelar Rapat

Dengan mengajak sejumlah pimpinan parpol pendukungnya, duet SBY-Kalla menggelar rapat tertutup. Rapat membahas langkah selanjutnya pasca kemenangan.

Selasa, 21 Sep 2004 10:57 WIB

detikNews

Yusril: Pemerintah Berencana Amandemen UU 15/2003

Pemerintah berencana mengamandemen UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab UU itu dinilai banyak kelemahan.

Jumat, 17 Sep 2004 23:58 WIB

detikNews

SBY-JK Rapat Koordinasi dengan Partai-partai Pendukung

Siang ini pasangan capres-cawapres SBY-JK menggelar rapat koordinasi dengan pengurus parpol-parpol pendukung di Hotel Four Seasons, Jaksel.

Jumat, 17 Sep 2004 13:15 WIB

detikFinance

DPR Nekat Sahkan RUU FTZ Batam

Meski tidak disetujui pemerintah, DPR tetap nekat menyetujui RUU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam menjadi UU.

Rabu, 15 Sep 2004 01:01 WIB

detikFinance

Pemerintah Menolak, DPR Tetap Sahkan RUU FTZ Batam

Perseteruan pemerintah dan DPR soal RUU FTZ Batam meruncing. Meski pemerintah menolak, DPR bersikukuh akan mensahkannya dalam rapat paripurna sore ini.

Selasa, 14 Sep 2004 16:55 WIB

detikFinance

Pemerintah-DPR Belum Sepakat Soal FTA Batam

Pemerintah dan Komisi V DPR hingga kini belum sepakat mengenai penetapan status perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade area/FTA) Batam.

Kamis, 09 Sep 2004 18:57 WIB