detikFinance

Pakai UU 'Sapu Jagat', Tarif BPHTB untuk DIRE Bisa Dipangkas Jadi 1%

"Pemerintah pusat bisa membatalkan Perda bahkan menentukan tarif dan retribusi untuk daerah termasuk BPHTB khusus untuk DIRE bisa kita tentukan 1%"

Rabu, 18 Des 2019 12:12 WIB

detikFinance

Bicara UU 'Sapu Jagat' ke Pengusaha, Airlangga: Izin UKM Cukup KTP

"Mereka langsung berusaha saja, tapi mereka harus punya minimal KTP lah, nomor induk kependudukan supaya kita bisa men-trace data"

Rabu, 18 Des 2019 12:05 WIB

detikFinance

UU 'Sapu Jagat' Bakal Genjot Investasi Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyambut baik pemerintah membuat aturan sapu jagat yang merevisi sederet undang-undang yang menghambat.

Selasa, 17 Des 2019 15:58 WIB

detikNews

Ini 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Termasuk RUU Perlindungan 'Ulama'

DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Beberapa RUU tersebut menjadi kontroversi publik.

Selasa, 17 Des 2019 13:22 WIB

detikFinance

Dengan UU 'Sapu Jagat' Bikin PT Tak Harus Punya Modal Rp 50 Juta

Airlangga menjelaskan, dalam klaster ini akan dihapus persyaratan modal Rp 50 juta untuk pendirian PT. Itu artinya dengan modal berapapun bisa mendirikan PT.

Selasa, 17 Des 2019 12:22 WIB

detikNews

Meninjau Ulang Rencana Melebur BPOM ke Kemenkes

Niat Menteri Kesehatan untuk menarik BPOM kembali ke Kemenkes merupakan suatu kemunduran.

Selasa, 17 Des 2019 12:06 WIB

detikNews

DPR Sahkan Prolegnas Hari Ini, Ada KUHP hingga RUU Perlindungan Tokoh Agama

Dari 247 RUU yang masuk prolegnas, 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020. Ini daftarnya:

Selasa, 17 Des 2019 09:44 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Pesan ke DPR UU 'Sapu Jagat' Perpajakan Super Prioritas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DPR segera membahas lebih cepat omnibus law atau undang-undang 'sapu jagat' perpajakan karena super prioritas.

Senin, 16 Des 2019 23:00 WIB

detikNews

Apkasi Dukung Geliatkan Ekonomi Daerah

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung upaya pemerintah menyusun Omnibus Law. Ini mengakselerasi pertumbuhan investasi dan UMKM.

Senin, 16 Des 2019 20:23 WIB

detikNews

Mahfud: Omnibus Law Bidang Pajak-Tenaga Kerja Disahkan di DPR Besok

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan besok omnibus law (perampingan aturan) di bidang perpajakan, ketenagakerjaan, dan perijinan akan disahkan di DPR.

Senin, 16 Des 2019 17:47 WIB