detikNews
SBY Minta DPR Rapat Konsultasi
Pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk rapat konsultasi terkait masalah BBM dan Ambalat.
Kamis, 10 Mar 2005 18:30 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Panglima TNI Belum akan Tarik Pasukan dari Ambalat
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan, hingga kini belum ada perintah untuk menarik pasukan yang disiagakan di perairan Ambalat.
Rabu, 09 Mar 2005 12:05 WIB
detikNews
RI Perteguh Sikap Soal Ambalat
Pemerintah RI akan memperteguh posisinya dalam menyikapi krisis Ambalat. Sikap itu akan disampaikan dalam pertemuan menlu kedua negara.
Rabu, 09 Mar 2005 10:48 WIB
detikNews
SBY Rilis Inpres Pengawasan Dana Kompensasi BBM
Setelah beberapa waktu lalu menemui pimpinan DPD, Presiden SBY, malam ini, menemui pimpinan MPR guna membahas kenaikan harga BBM.
Kamis, 03 Mar 2005 01:59 WIB
detikNews
SBY Rapat Konsultasi dengan DPD
Di tengah kekalutan rencana kenaikan BBM, Presiden SBY menghadiri rapat konsultasi pemerintah dengan DPD di Senayan, Jakarta.
Senin, 28 Feb 2005 09:29 WIB
detikNews
Yusril: DPR Tak Bisa Desak Presiden untuk Ganti Jaksa Agung
Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menegaskan anggota DPR harus menyadari mereka tidak bisa mendesak Presiden SBY untuk memberhentikan Jaksa Agung.
Rabu, 23 Feb 2005 12:12 WIB
detikNews
Presiden SBY Temui PM Malaysia Bahas Nasib TKI Ilegal
Presiden SBY berangkat ke Malaysia guna membahas nasib TKI ilegal. Dalam lawatan tersebut, SBY direncanakan bertemu PM Malaysia Abdullah Badawi.
Senin, 14 Feb 2005 07:04 WIB
detikFinance
RI Capai Investment Grade 2005
Setelah keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pencucian uang, Indonesia yakin bisa mencapai investment grade pada tahun 2005.
Jumat, 11 Feb 2005 14:46 WIB
detikFinance
FATF Umumkan Status Kooperatif Money Laundering RI Hari Ini
FATF hari ini akan mengumumkan perkembangan seputar money laundering termasuk status RI yang saat ini masih masuk daftar hitam negara yang tak kooperatif.
Jumat, 11 Feb 2005 10:15 WIB
detikNews
Gugat Perusahaan Malaysia, Pemerintah Siapkan 10 Pengacara
Pemerintah akan menuntut perusahaan Malaysia yang belum membayar gaji TKI ke pengadilan setempat. Untuk itu, KBRI menyiapkan 10 pengacara lokal.
Senin, 07 Feb 2005 20:06 WIB