detikNews

Muhaimin Tak Ada Urusan dengan Tudingan Konspirasi Yenny Wahid

Ketum PKBN, Yenny Wahid, menuding Muhaimin berkonspirasi dengan Kemenkum HAM agar partainya tak lolos verifikasi badan hukum. Muhaimin merasa tak punya urusan dengan tudingan itu.

Rabu, 21 Des 2011 15:23 WIB

detikNews

Menkum HAM Hormati Protes Yenny Wahid

Menkum HAM Amir Syamsuddin menghormati langkah Ketua Umum Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Yenny Wahid, yang memprotes hasil verifikasi parpol oleh Kemenkum HAM. PKBN dinyatakan tidak lolos verifikasi parpol untuk memiliki badan hukum.

Selasa, 20 Des 2011 21:54 WIB

detikInet

Awas! OS Bajakan di Laptop Merek Terkenal

Minat membeli laptop atau PC bermerk terkenal biasanya karena tergiur promosi mendapatkan OS asli. Namun produsen laptop dan PC ternyata membiarkan produk mereka kosongan. Nah, di sinilah pembajak beraksi.

Selasa, 20 Des 2011 17:59 WIB

detikNews

Yenny Wahid: Dasar Tidak Lolosnya PKBN Tidak Jelas

PKBN tidak lolos verifikasi memperoleh status badan hukum. PKBN akan menggunakan prosedur hukum. Apalagi menurut PKBN dasar Kemenkum HAM mengumumkan tidak lolosnya PKBN tidak jelas.

Selasa, 20 Des 2011 17:30 WIB

detikNews

Pluk! Massa PKBN 'Gus Dur Banget' Lempar Sepatu ke Kemenkum

Pluk! Pluk! Dua pasang sepatu dilempar pendukung PKBN ke Kantor Kemenkum HAM. Mereka kecewa karena PKBN tidak lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum.

Selasa, 20 Des 2011 16:52 WIB

detikNews

Tahanan Sering Kabur, Kepala Pengamanan Lapas Tangerang Dicopot

Kepala Kesatuan Personel Pengamanan Lapas (KPLP) Lapas Pemuda Tangerang, Hadi Gunawan dicopot oleh Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Banten. Pencopoton ini terjadi lantaran seringnya tahanan Lapas tersebut kabur.

Senin, 19 Des 2011 21:24 WIB

detikNews

Ruhut: Jika Video Mesuji dari Thailand, Saurip Harus Tanggung Jawab

TGPF yang diketuai Denny Indrayana, masih terus mencari kebenaran video pembantaian warga di Mesuji, Lampung. Jika benar video itu dari Thailand, Mayjen Purn Saurip Kadi, Ketua Tim Advokasi Warga Mesuji, harus mempertanggungjawabkannya.

Minggu, 18 Des 2011 16:51 WIB

detikNews

Dibanding Interpelasi, DPR Lebih Baik Dukung Revisi PP tentang Napi

Sikap penggalangan dukungan untuk menggunakan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pengetatan remisi koruptor dikritik penggiat antikorupsi. Dibanding menggulirkan hak itu, DPR lebih baik mendukung revisi PP No 28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.

Minggu, 18 Des 2011 16:26 WIB

detikNews

Galang Interpelasi Pengetatan Remisi Koruptor, DPR Pro Koruptor

Koalisi Masyarakat Sipil menolak dengan tegas penggalangan dukungan untuk penggunaaan hak interpelasi terkait remisi koruptor yang sedang digalang oleh DPR. Pengusulan itu sama saja memperkuat kesan DPR yang pro koruptor.

Minggu, 18 Des 2011 16:03 WIB

detikNews

Disinyalir Sebagian Perusahaan Sawit di Sumsel Punya Malaysia

Sebagian perusahaan sawit yang berada Sumatera Selatan disinyalir sebagai perusahaan milik Malaysia. Hal itu berdasarkan data-data yang dikumpulkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji.

Sabtu, 17 Des 2011 23:16 WIB