detikNews

Tok! Paripurna DPR Sahkan UU Tabungan Perumahan Rakyat

Selain pembacaan soal surat yang masuk ke DPR, paripurna kali ini hanya mengesahkan satu undang-undang yakni tentang tabungan perumahan rakyat.

Selasa, 23 Feb 2016 16:00 WIB

detikNews

Formappi: Kinerja Legislasi DPR Di Bawah Novanto Terburuk Sejak Reformasi!

Selama dipimpin Novanto, DPR dicatat berkinerja terburuk sejak reformasi.

Minggu, 20 Des 2015 14:16 WIB

detikNews

Paripurna DPR Sahkan 3 UU Termasuk UU Penjaminan

Paripurna DPR ke-14 masa sidang II tahun 2015-2016 mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

Kamis, 17 Des 2015 17:48 WIB

detikNews

Begini Kegiatan Pimpinan DPR di Hari Pertama Tanpa Novanto

Ini adalah hari pertama Setya Novanto tak lagi menjabat Ketua DPR setelah mundur semalam. Seperti apa suasana hari pertama pimpinan DPR tanpa Novanto?

Kamis, 17 Des 2015 11:22 WIB

detikNews

Paripurna DPR Sepakat Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015

Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk Prolegnas 2015.

Selasa, 15 Des 2015 15:58 WIB

detikFinance

Pemerintah dan DPR Ngebut Bahas RAPBN Jokowi Rp 2.000 Triliun

Besok, 30 Oktober 2015, RUU APBN 2016 ini harus disahkan. Nilai RAPBN 2016 mencapai Rp 2.095,7 triliun.

Kamis, 29 Okt 2015 11:08 WIB

detikFinance

Menkeu: Semua Proses APBN Sudah Selesai, Tinggal Raker dan Paripurna

Menkeu Bambang Brodjonegoro memastikan semua proses APBN 2016 sudah selesai. Kini hanya tinggal raker dan paripurna saja.

Selasa, 27 Okt 2015 19:21 WIB

detikFinance

Paripurna 3 Hari Lagi, RAPBN Jokowi Rp 2.000 T Masih 'Menggantung'

Sampai sekarang, RUU APBN belum disahkan, padahal hanya tersisa tiga hari lagi sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selasa, 27 Okt 2015 17:03 WIB

detikNews

NasDem ke KMP: Jangan Ada Politik Saling Sandera

Menjelang rapat paripurna DPR terkait RAPBN 2016, hubungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali memanas.

Kamis, 22 Okt 2015 12:38 WIB

detikFinance

UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Pemerintah menargetkan undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan berlaku awal November 2015.

Senin, 12 Okt 2015 20:33 WIB