detikNews

KY Serahkan 5 Nama ke DPR untuk Disetujui Jadi Hakim Agung

KY menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Dalam kesempatan itu, KY menyerahkan 5 nama untuk disetujui menjadi hakim agung.

Kamis, 30 Jun 2016 16:18 WIB

detikNews

Seleksi Wawancara, KY Tanyakan Harga Vila Sampai Komitmen Calon Hakim Agung

Seorang calon hakim agung ditanya panelis KY mengenai harga vila miliknya.

Rabu, 22 Jun 2016 19:04 WIB

detikNews

Lewat Tes Wawancara, KY Menguji Integritas dan Kemampuan Calon Hakim Agung

Sebanyak 19 orang calon hakim sedang melakukan seleksi wawancara di KY.

Rabu, 22 Jun 2016 12:01 WIB

detikNews

Masa Depan Gerakan Antikorupsi di Indonesia

Pemuda Muhammadiyah mengadakan Konferensi Antikorupsi di Jakarta pada tanggal 17–19 Juni 2016. Beberapa tokoh masyarakat hadir.

Sabtu, 18 Jun 2016 11:47 WIB

detikNews

Keuangan Pengadilan RI Terancam Lumpuh, Gayus Desak Rapat Pleno Luar Biasa MA

Keuangan pengadilan seluruh Indonesia teracam lumpuh karena Nurhadi dua kali mangkir rapat dengan DPR. Keuangan MA telah diberi tanda bintang oleh DPR.

Senin, 13 Jun 2016 08:10 WIB

detikNews

Anggaran Dipotong, KY akan Prioritaskan Program Unggulan

Farid menyebut, pada kegiatan tersebut dimaksudkan meningkatkan pemantapan kode etik hakim.

Jumat, 10 Jun 2016 18:34 WIB

detikNews

Hanya 4 Nama yang Lolos Calon Hakim Tipikor Tingkat Kasasi/PK

Belasan nama mengikuti seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi untuk tingkat kasasi/PK. Dari nama-nama itu, hanya 4 nama yang lulus.

Jumat, 10 Jun 2016 16:44 WIB

detikNews

15 Nama Lolos ke Tahap Akhir Seleksi Calon Hakim Agung

"Prioritas KY yaitu ukuran kelulusan yang terpenting menyangkut integritas," kata pimpinan KY Farid Wajdi.

Jumat, 10 Jun 2016 16:35 WIB

detikNews

Tak Hadiri Rapat Anggaran Yudikatif di DPR, Nurhadi Patut Disanksi Tegas

Nurhadi dinilai telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam menyinergikan anggaran untuk MA dengan DPR.

Jumat, 10 Jun 2016 07:54 WIB

detikNews

Kala Nurhadi Lebih Pentingkan Seleksi KPN Dibanding Perjuangkan Anggaran MA

Nurhadi lebih memilih agenda seleksi Ketua PN dibandingkan memperjuangkan anggaran yudikatif. Akibatnya, dana yudikatif terancam macet untuk APBNP 2016.

Kamis, 09 Jun 2016 15:56 WIB