"Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya," kata Putra.
Muhaimin Iskandar, menyoroti draf revisi UU Penyiaran yang ramai dibicarakan. Ia berharap berharap revisi UU Penyiaran menampung aspirasi masyarakat dan media.
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, mengaku tak mendapat undangan rapat dengan pemerintah membahas Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang digelar saat reses.
Ketua Baleg DPR, Supartman Andi Atgas, menjelaskan pembahasan revisi UU tentang Kementerian Negara di tengah isu Prabowo dan Gibran akan menambah kementerian.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait Komisi III DPR dan pemerintah menggelar rapat revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dalam masa reses.
Junimart menyampaikan penambahan kementerian juga harus mengubah nomenklatur. Selain itu harus dilakukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara.