detikNews

Hapus Penuntutan dan Penyadapan, Pemerintah Dituding Ingin Matikan KPK

Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly berniat mengubah UU KPK. Ke depan, kewenangan penuntutan KPK akan dihapus.

Rabu, 17 Jun 2015 09:08 WIB

detikNews

Pemerintah Ingin Ubah Penuntutan dan Penyadapan, Ini Respons Keras KPK

Menkum HAM Yasonna Laoly menyampaikan rencana pemerintah untuk mengubah UU KPK.

Selasa, 16 Jun 2015 20:21 WIB

detikNews

Soal Golkar, Menkum Yasonna: Harus Sampai Penentuan Kepengurusan

Yasonna Laoly mengimbau agar dua pihak Golkar ini bisa islah secepatnya sehingga menentukan kepengurusan yang berhak tanda tangan untuk Pilkada.

Selasa, 16 Jun 2015 19:34 WIB

detikNews

Ajukan Revisi UU KPK, Menkum Ingin Ubah Hak Penyadapan dan Penuntutan

Kemenkum HAM mengajukan revisi atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam perubahan Prolegnas 2015.

Selasa, 16 Jun 2015 18:45 WIB

detikNews

DPR dan Menkum Yasonna Sepakat Revisi UU KPK

Revisi UU KPK ini merupakan usulan dari pemerintah.

Selasa, 16 Jun 2015 18:07 WIB

detikNews

Soal Kasus Angeline, F-PKB Usulkan RUU Pengasuhan di Rapat Baleg

Dalam rapat, Fraksi PKB mengusulkan agar RUU Pengasuhan Anak menjadi program legislasi nasional.

Selasa, 16 Jun 2015 17:40 WIB

detikNews

Baleg DPR dan Menkum HAM Rapat Bahas RUU Tambahan di Prolegnas

Menkum HAM Yasonna Laoly rapat dengan Baleg DPR membahas penambahan RUU di Prolegnas.

Selasa, 16 Jun 2015 15:16 WIB

detikNews

Jokowi Minta Menteri Laporan Kinerja, Menkum Yasonna: Dalam Proses

Presiden Joko Widodo meminta para menteri di Kabinet Kerja menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja selama enam bulan.

Selasa, 16 Jun 2015 15:00 WIB

detikNews

Di Rapimnas Ical, Akbar Tandjung: Waspadai Agung Cs, Menkum HAM, dan KPU!

Poiltisi senior yang pro Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, menyerukan agar loyalis Ical mewaspadai kubu Agung Laksono‎, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serrta KPU supaya Partai Golkar bisa tetap ikut Pilkada.

Minggu, 14 Jun 2015 01:57 WIB

detikNews

Ical Tegaskan Pihaknya yang Berhak Teken Calon Kepala Daerah Golkar

Jelang pendaftaran Pilkada pada 26 Juli nanti, polemik Partai Golkar‎ kini berkisar soal siapa yang berhak menandatangani surat usulan calon kepala daerah tahun 2015 ini. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan pihaknya-lah yang bakal tandatangan.

Minggu, 14 Jun 2015 01:09 WIB