BAKN DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani menilai langkah interpelasi tidak diperlukan. Menurutnya, lebih baik KPK diberi kesempatan untuk menyelesaikannya.
Rekomendasi BAKN DPR untuk penggunaan hak interpelasi soal kasus Hambalang didukung fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Sekretaris FPPP Arwani Thomafi, rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan BAKN.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi terkait kasus proyek Hambalang. Fraksi PAN menyetujui rekomendasi badan kelengkapan DPR tersebut.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dalam proyek pembangunan P3SON di Hambalang. BAKN merekomendasikan penggunaan hak interpelasi dalam kasus tersebut.
Hasil penelaahan BAKN DPR menemukan adanya penyelewengan dalam proyek Hambalang. Hasil penelaahan tersebut merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. Fraksi Gerindra mendukung penuh rekomendasi tersebut.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR yang menemukan sejumlah penyelewengan di proyek Hambalang merekomendasikan penggunaan hak interpelasi. FPKS DPR mendukung penuh rekomendasi BAKN ini.